Pelanggaran Kampanye oleh Petahana Makin Gencar

image
Foto: ilustrasi

METROSEMARANG.COM – Mendekati hari H Pilkada serentak, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah justru masih menemukan tingkat pelanggaran kampanye yang kian meningkat pesat. Koordinator Divisi Pencegahan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Jawa Tengah, Teguh Purnomo mengatakan, aksi pelanggaran kampanye kini semakin banyak dan cenderung membabi buta.

“Dan itu justru dilakukan di daerah-daerah yang petahananya nyalon lagi. Ini sangat mengherankan,” ungkap Teguh, saat dihubungi metrosemarang.com, Sabtu (28/11).Teguh menenggarai hal ini dipicu dinamika politik yang terjadi saat mendekati hari H Pikada serentak cukup tinggi. Jika situasinya semakin tidak terkendali, ia mengkhawatirkan malah menimbulkan tindakan main hakim antar pendukung pasangan calon.

“Potensinya (mengarah ke tindakan main hakim) sangat besar,” kata Teguh.Ia pun cukup menyayangkan maraknya aksi pelanggaran kampanye yang dilakukan oleh incumbent tersebut. Sebab, setiap incumbent seharusnya mampu menjaga iklim politik yang kondusif dan tidak melakukan berbagai kecurangan.Berdasarkan indeks kerawanan Pilkada serentak yang dikaji Bawaslu disebutkan, jenis-jenis pelanggaran kampanye kini sangat banyak. Menurut Teguh, aksi pelanggaran bervariasi mulai mobilisasi birokrasi, keterlibatan beberapa pihak yang sebenarnya tidak boleh terlibat dan masih banyak lagi.

“Pelanggar kampanye terbanyak dilakukan oleh camat, kades dan lurah yang menguasai tiap kecamatan/desa,” sambungnya.Sejauh ini, Bawaslu telah memutuskan perkara pidana bagi dua PNS yang terlibat kampanye di Jawa Tengah. “Kalau pidana yang sudah diputus ada dua. Yakni di Pemalang dan Sragen,” ucap Teguh.Untuk pelanggar kampanye di Sragen, pengadilan negeri setempat telah menghukum Camat Sambirejo yang terbukti membagikan sembako berlogo calon kepala daerah, dengan vonis penjara satu bulan.

Sedangkan, di Pilkada Pemalang seorang PNS dijatuhi hukuman dua bulan penjara percobaan.Dua kasus pelanggar kampanye yang berujung ke bui tersebut, kata Teguh, menjadi pelajaran penting dalam penyelenggaraan Pilkada serentak yang baru dihelat tahun ini. “Karena, birokrat yang masuk penjara ternyata ditinggal begitu saja oleh calonnya,” ujar Teguh.

Diluar itu, Bawaslu masih memproses puluhan kasus pelanggaran kampanye di sejumlah daerah yang melibatkan birokrat maupun tokoh masyarakat. Sembari menuntaskan perkara tersebut, Bawaslu juga berupaya melakukan penguatan sistem pengawasan di sentra Gakumdu. (far)

You might also like

Comments are closed.