Pembantu Rumah Tangga Wajib Mendapat Jaminan Sosial

Ilustrasi
Ilustrasi

SEMARANG – Pembantu rumah tangga (PRT) wajib mendapat jaminan sosial dari pemberi kerja. Mereka juga harus terdaftar sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan.

Ketentuan tersebut sesuai Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga. Misalnya, pada pasal 11 mengatur ada kewajiban bagi pengguna, seperti membayar upah sesuai perjanjian.

Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Jateng-DIY, Cotta Sembiring mengatakan, dulu pekerja rumah tangga ini termasuk dalam tenaga kerja informal tetapi kini masuk formal, dan itu diundangkan sejak 19 Januari 2015.

”Karena PRT mempunyai majikan maka mereka masuk sebagai tenaga kerja formal. Sebab mereka menerima gaji setiap bulan,” ungkapnya.

Adapun, lanjut dia, para PRT itu harus mendapat jaminan sosial paling tidak tiga program yaitu, kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua. Dengan hal tersebut paling tidak harkat, derajat, dan martabat mereka dapat terangkat. Bukan lagi sebagai profesi alternatif terakhir.

Bagi pemberi kerja yang tidak memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan pada PRT dapat dikenai sanksi. Adapun, sanksinya bisa mulai pencabutan izin, denda Rp 1 miliar, hingga kurungan 8 tahun penjara bagi pemberi kerja.

Selama ini di kota besar sudah banyak agen penyalur asisten rumah tangga. Cotta menghimbau, paling tidak para penyalur atau agen mendaftarkan terlebih dahulu para PRT tersebut sebagai peserta. Kemudian, ketika sudah diangkat oleh pemberi kerja kewajiban tersebut dapat dibebankan kepada sang majikan.

”Hal ini terus disosialisasikan kepada masyarakat luas dalam setiap kesempatan yang dilaksanakan BPJS Ketenagakerjaan,” tandasnya. (MS-16)

You might also like

Comments are closed.