Pemerintah Diminta Mendata Pesantren

METROSEMARANG.COM – Jawa Tengah menduduki urutan ketiga dalam tingkat nasional dengan jumlah 4.759 pesantren. Dari sinilah pesantren di Jateng dinilai menjadi barometer dalam penentuan arah kebijakan pesantren nasional. Di samping memberikan perhatian pada pendidikan formal, pemerintah juga diminta turut berperan aktif dalam pendidikan di pesantren.

Pemerintah diminta mendata Pesantren untuk diperhatikan legalitasnya. Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

Oleh karena itu, Pengurus Forum Komunikasi Pondok Pesantren (FKPP) bekerjasama dengan Bidang Pendidikan dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Kantor Wilayah Jawa Tengah melakukan koordinasi dengan pengurus kabupaten se-Jawa Tengah di pondok pesantren Al-Asror Gunungpati. Pertemuan ini membahas perkembangan persiapan Musabaqah Qiroatul Kutub Nasional dan perkembangan pesantren terkini.

“Kalangan pemerintah hingga swasta harus memberikan perhatian kepada pesantren. Hal ini menjadi modal penting dalam menggerakkan kepentingan dan kebutuhan pesantren bersama-sama,” kata Ketua Pengurus Pusat Rabithah Ma’ahid Islamiyyah Nahdlatul Ulama, Abdul Ghaffar Rozin, Senin (27/2).

Sementara itu, Pengasuh Pondok Pesantren Maslahul Huda, Gus Rozin mendorong agar FKPP mampu memberikan pemahaman tentang pentingnya legal-formal pesantren. Hal ini sebagai identitas pesantren secara resmi, karena saat inu masih banyak pesantren yang masih mengabaikan pendataan tersebut. (ade)

You might also like

Comments are closed.