Pemerintah Disarankan Ambil Jalan Tengah untuk Menentukan UMK

METROSEMARANG.COM – Persoalan nilai Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) tahun 2018 merupakan hal yang termasuk sensitif. Jika keputusan pemerintah dalam menentukannya tidak tepat bisa menyebabkan para pengusaha gulung tikar.

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Joko Santoso
Foto: metrosemarang.com/dok

Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Joko Santoso menegaskan, pemerintah tidak boleh merugikan kaum buruh dan memberatkan pengusaha dalam menentukan nilai UMK 2018. Sebab jika memberatkan pengusaha, dampaknya perusahaan dapat gulung tikar dan terjadi PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal.

‘’Karena itu kami berharap pemerintah mengambil jalan tengah untuk menentukan besar UMK Kota Semarang tahun 2018,’’ katanya, menyikapi adanya dua versi usulan UMK tahun 2018 dari perwakilan buruh dan Apindo, Selasa (31/10).

Dia mengatakan, UMK Kota Semarang tahun 2017 sendiri saat ini sudah termasuk cukup besar. Bahkan paling tinggi dari daerah lainnya di Jawa Tengah dengan nilai sebesar Rp 2,125 juta.

‘’Namun UMK Kota Semarang ini masih jauh jika dibandingkan kota-kota besar lainnya, seprti DKI Jakarta dan Surabaya yang angkanya sudah di atas Rp 3 juta,’’ tegasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.