Pemkot Jangan Coba-coba Mendahului Penganggaran  

METROSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang diingatkan agar jangan mendahului penganggaran dalam melaksanakan suatu kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD. Karena hal tersebut berpotensi sekali menyebabkan permasalahan hukum di kemudian hari.

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Slamet mengatakan, dugaan pemkot akan melakukan kegiatan pekerjaan sebelum kegiatan tersebut dianggarkan terlihat dalam pembangunan Pasar Simongan dan Pasar Johar di eks Pasar Kanjengan. Kedua proyek pembangunan pasar rakyat tersebut tidak selesai 100% hingga akhir 2017.

‘’Kemudian pemkot (Dinas Perdagangan, red) berencana memberikan perpanjangan waktu kepada kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan. Dananya dari kontraktornya sendiri, karena dana bantuan dari pemerintah pusat untuk membangun pasar sisanya (yang tidak terserap karena pekerjaan tidak selesai 100%) harus dikembalikan ke pusat,’’ kata Agus Riyanto Slamet, Senin (15/1)

‘’Tapi, di perubahan APBD 2018 pemkot berencana menganggarkan dana untuk penyelesaian pembangunan kedua pasar tersebut, untuk mengganti dana yang telah digunakan kontraktor untuk menyelesaikan pasar. Itu kan namanya (kegiatan penyelesaian pasar) mendahului penganggaran. Pekerjaan dilaksanakan sekarang tapi penganggaran APBD baru akan dibahas di perubahan nanti,’’ jelasnya.

Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera ini menegaskan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika ada niat baik kontraktor untuk menyelesaikan pasar dengan dana sendiri. Mungkin hal itu lebih baik dilakukan daripada perusahaannya diblacklist pemkot sehingga selama dua tahun tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan lagi.

Pihaknya juga tidak menyalahkan pemkot yang memberikan perpanjangan waktu pekerjaan kepada kontarktor karena dengan selesainya pasar 100%, maka rencana pemkot lainnya terkait kelanjutan pembangunan Pasar Simongan dan Pasar Johar tahap berikutnya akan dapat berjalan lancar.

‘’Namun kami mengingatkan caranya jangan melanggar peraturan, Pemkot Semarang sendiri pasti sudah tahu kalau kegiatan mendahului penganggaran pasti akan menjadi masalah hukum. Karena itu semoga ini hanya strategi pemkot, memberi perpanjangan waktu sehingga pasar selsai 100% tapi tidak akan membayar uang yang dipakai kontraktor dengan alasan tidak ada dasar hukumnya,’’ tegasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.