Home > METRO BERITA > Pemkot Kaji Usulan e-KTP Diantar Langsung ke Warga

Pemkot Kaji Usulan e-KTP Diantar Langsung ke Warga

METROSEMARANG.COM – Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi meninjau langsung pelayanan data kependudukan satu hari langsung jadi, yang digelar Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Balai Pertemuan Kantor Kelurahan Tlogosari Kulon, Kecamatan Pedurungan, Selasa (21/3).

Wali Kota Hendrar Prihadi meninjau pelayanan data kependudukan sehari langsung jadi yang digelar Disdukcapil di Kelurahan Tlogosari Kulon, Pedurungan, Selasa (21/3). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Hendi, sapaan akrab wali kota, melihat langsung proses perekaman data e-KTP, pembuatan kartu keluarga, akta kematian, akta kelahiran, dan pelayanan lainnya. Hendi terlihat cukup puas dengan program kegiatan dalam rangka HUT Kota Semarang ke-470 tersebut.

”Dalam rangka HUT Kota Semarang ke 470, kami lewat Disdukcapil melakukan kegiatan untuk bisa melengkapi dokumen data kependudukan masyarakat,” katanya.

Ia mengatakan, kegiatan pelayanan data kependudukan satu hari jadi ini akan dilakukan secara bergilir di setiap kelurahan. Hari ini di Kelurahan Tologosari Kulon selama 6 hari yang dimulai sejak Senin (20/3).

Targetnya adalah warga yang belum punya akta kelahiran, kartu keluarga (KK) atau mau memperbaruinya, akta kematian bagi keluarganya yang sudah meninggal, dan perekaman data e-KTP. Semuanya dilayani dalam program ini sehari langsung jadi dan secara gratis.

”Para pemohon ketika kami tanya, rata-rata mengaku hanya antre 30 menit untuk mendapatkan dokumen data kependudukan secara gratis,” ujarnya.

Setelah di Tlogosari Kulon, program pelayanan data kependudukan satu hari jadi ini akan pindah ke kelurahan lainnya. Prioritas kelurahan yang berdasarkan catatan statistik masih banyak warganya yang belum punya dokumen data kependudukan yang sah.

Harapannya, akan semakin sedikit problem-problem mengenai data kependudukan di Kota Semarang. Terkait blanko e-KTP, diakui memang masih kosong karena belum dikirim dari Departemen Dalam Negeri. Namun Surat Keterangan sebagai pengganti yang dikeluarkan pemkot dan diberikan kepada warga, fungsi dan kemanfaatannya sama seperti e-KTP asli.

”Masyarakat tidak perlu resah, karena blanko sementara yang dikeluarkan pemkot pemanfaatannya sama seperti e-KTP,” tegasnya.

Hanya nanti saat pemkot sudah menerima blanko resmi dari pemeirntah pusat, Surat Keterangan itu harus segera ditukarkan dan akan dicetakkan e-TKP aslinya.

Terkait masukan Lembaga Perlindungan dan Pembinaan Konsumen (LP2K) agar setelah jadi e-KTP diantar lansung ke rumah warga, sebagai kompensasi keterlambatan pemerintah pada proses pembuatan e-KTP, dirinya akan meminta Disdukcapil untuk mengkajinya.

”Itu ide bagus, sebenarnya hal itu sudah pernah saya sampaikan ke dinas supaya ada pelayanan langsung ke masyarakat, antar jemput, atau bahkan mengirimkan data kependudukan yang sudah jadi ke masyarakat. Saya akan ingatkan lagi kepala dinasnya,” katanya. (duh)