Pemkot Semarang Anggarkan 150 Bantuan Hukum untuk Warga Miskin

METROSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang melalui Bagian Hukum menganggarkan 150 bantuan hukum untuk orang miskin yang bermasalah dengan hukum di tahun 2018. Tiap-tiap bantuan hukum nilainya sebesar Rp 5 juta dengan persyaratan tertentu.

Kabag Hukum Setda Kota Semarang, Abdul Haris. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang Abdul Haris mengatakan, kebijakan Pemkot membuat Perda Nomer 1 Tahun 2016 tentang pemberian bantuan hukum untuk orang miskin ini merupakan amanat Undang-Undang. Dalam UU mewajibkan Pemda memberikan bantuan hukum untuk warga miskin.

‘’Dalam memberi bantuan hukum orang miskin tersebut karena memakai anggaran APBD maka yang boleh atau dapat dibantu adalah warga Kota Semarang,’’ katanya, Minggu (15/10).

Sedangkan persyaratan untuk meminta bantuan hukum kepada Walikota Semarang lewat Bagian Hukum adalah surat keterangan miskin atau masuk data Gakin (Keluarga Miskin), KTP, KK dan kronologis kejadian perkara masalah hukum yang dialami tersebut.

‘’Harapan kami bahwa masyarakat tidak mempunyai permasalahan-permasalahan, jadi tidak bangga dengan mohon bantuan hukum,’’ katanya.

Tiap-tiap bantuan hukum akan diberikan senilai Rp 5 juta untuk membantu warga miskin menyelesaikan masalah hukumnya. Semua permasalahan juga bisa dimintakan bantuan hukum ke Pemkot baik kasus pidana, perdata maupun PTUN. Kecuali kasus perceraian tidak akan diberikan bantuan meskipun meminta. (duh)

You might also like

Comments are closed.