Pemkot Semarang Genjot Pajak Kos-kosan

Razia kos mewas di Kecamatan Gayamsari, beberapa waktu lalu. Sampai saat ini potensi pajak kos belum tergarap maksimal. Foto Metrosemarang/Ilyas Aditya
Razia kos mewas di Kecamatan Gayamsari, beberapa waktu lalu. Sampai saat ini potensi pajak kos belum tergarap maksimal. Foto Metrosemarang/Ilyas Aditya

SEMARANG – Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang nomor 13 tahun 2001 tentang pajak hotel yang di dalamnya juga mencantumkan bisnis kos dinilai masih lemah. Akibatnya, pendapatan daerah dari sektor pajak  bisnis kos kurang maksimal sehingga Perda tersebut perlu direvisi.

“Maraknya bisnis kos di Kota Semarang yang makin berkembang ternyata belum diimbangi dengan pemasukan bagi pendapatan pajak dari sektor ini, ujar Kepala Bidang (Kabid) Pajak Daerah DPKAD Kota Semarang Agus Wuryanto.

Meski sudah ada peraturan yang mengikatnya, namun kenyataan di lapangan masih terdapat celah bagi mereka yang bertujuan bisnis kos untuk menghindari dari kewajibannya membayar pajak daerah. Menurutnya, saat ini pendapatan daerah dari sektor pajak kost memang belum tergarap maksimal, DPKAD mencatat baru sekitar 30 bisnis kos mewah yang terdata.

Bisnis kos mewah yang masuk dalam Perda kota Semarang nomor 13 tahun 2001 tentang pajak hotel diakui masih banyak memiliki kelemahan, seperti di pasal 3 ayat 3 huruf f dinyatakan, bagi warga yang memiliki usaha kos kurang dari 10 kamar mereka tidak termasuk dalam obyek pajak sehingga tidak berkewajiban membayar pajak.

Agus menjelaskan, hal inilah yang menjadi celah para pebisnis rumah kos untuk menghindari pajak dengan cara membangun kamar kos kurang dari 10 kamar. Dalam melakukan pendataan rumah kos pihaknya juga menemui berbagai kendala umumnya dari para pemilik kos. “Mereka (pemilik kos) memilih menghindar saat didata Dinas Pajak dengan alasan  berada di luar kota,” tuturnya.

Dengan kenyataan seperti ini, pihaknya berharap agar nantinya ada revisi mengenai Perda tersebut dengan memasukkan batas minimum tarif kos yang bisa ditarik pajak oleh Pemkot Semarang.

Agus menambahkan, upaya kerjasama dengan berbagai pihak seperti kelurahan, media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) akan di laksanakan pihaknya dalam waktu dekat agar diperoleh data yang valid terkait jumlah bisnis kos mewah di Semarang.

“Di 2015 ini, akan segera kami data kos mewah di Semarang, tentunya dengan bantuan berbagai pihak, seperti kelurahan, media serta LSM. Karena selama ini banyak penolakan dari pemilik saat kami akan mendata kos-kos tersebut,” katanya. (ade)

You might also like

Comments are closed.