Pemkot Usulkan UMK Rp 1,8 Juta, Ini Reaksi Buruh Semarang

Ilustrasi Foto: metrosemarang.com/dok
Ilustrasi
Foto: metrosemarang.com/dok

 

METROSEMARANG.COM – Aktivis buruh Kota Semarang, Nanang Setiyono mengatakan, usulan Upah Minimum Kota (UMK) 2016, yaitu Rp 1.895.000 belum sesuai dengan harapan buruh. Namun dirinya mengapresiasi Penjabat Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto yang mengusulkan nilai UMK lebih tinggi dari usulan Kepala Disnakertrans Kota Semarang.

“Usulan UMK dari Kepala Disnakertrans bukan hasil kesepakatan Dewan Pengupahan. Berarti usulan Pj Wali Kota juga baru mengakomodir rekomendasi dari Dinas, belum mengakomodir dari unsur buruh,” papar Nanang yang juga merupakan Ketua DPW Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional Indonesia (FKSPNI) Jateng, Senin (5/10).

Menurutnya, usulan harus melalui pertimbangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja dan Kebutuhan Hidup Layak (KHL). Padahal nilai KHL juga belum ada kesepakatan antara unsur buruh, pengusaha dan pemerintah.

Dia meminta, usulan UMK 2016 yang sudah disampaikan ke Gubenur Jateng diminta untuk ditinjau kembali. “Seharusnya biar dibahas dulu di Dewan Pengupahan Kota, setelah menghasilkan kesepakatan antara buruh, pengusaha dan Disnakertrans, barulah ditetapkan sebagai usulan UMK ke Provinsi,” pungkasnya.

Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang telah mengusulkan UMK 2016 kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1.895.000. Usulan UMK 2016 tersebut mempertimbangkan kondisi ekonomi, keberlangsungan usaha, dan peningkatan kesejahteraan buruh.

Besaran usulan UMK tersebut berdasarkan hasil rekomendasi dari Dewan Pengupahan Kota Semarang. Dari rekomendasi tersebut, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mewakili pemerintah mengusulkan Rp1.863.925. Sedangkan Dewan Pengupahan dari unsur serikat buruh atau pekerja mengusulkan upah Rp2.520.231. Sementara unsur pengusaha mengusulkan sebesar Rp1.765.000. (ade)

You might also like

Comments are closed.