Penegakan Hukum di Indonesia Belum Sesuai Pancasila

Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Adji Samekto, SH, MHum sekaligus penulis buku, menyerahkan buku kepada para tamu undangan dalam launching bukunya yang berjudul ‘Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme’ di Hotel Patra Jasa Semarang, Senin (25/5). Foto: metrosemarang.com/achmad nurseha
Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Adji Samekto, SH, MHum sekaligus penulis buku, menyerahkan buku kepada para tamu undangan dalam launching bukunya yang berjudul ‘Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme’ di Hotel Patra Jasa Semarang, Senin (25/5). Foto: metrosemarang.com/achmad nurseha

SEMARANG – Penegakan hukum di Indonesia masih dilihat dari sisi prosedural dan belum menyentuh pada aspek keadilan. Hal itu dikatakan oleh Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Drs. Ahmad Basarah, MH dalam peluncuran buku berjudul ‘Pergeseran Pemikiran Hukum dari Era Yunani Menuju Postmodernisme’, Senin (25/5).

Buku yang ditulis oleh Ketua Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Prof. Dr. Adji Samekto, SH, MHum, merupakan kritik membangun dalam menerapkan hukum yang ada di Indonesia.

“Buku ini menggambarkan tentang adanya dinamika pergeseran di era reformasi. Buku ini sebagai referensi bagi pembentukan perundangan agar pembuatan dan pengesahan undang-undang, rohnya adalah Pancasila,” ujar Ahmad Basrah di sela launching di Hotel Patra Jasa Semarang.

Sementara, menurut Prof. Dr. Adji Samekto, SH, MHum, pemikiran filsafat di era Yunani adalah sama dengan pemikiran filsafat Pancasila, bahwa Pancasila sebagai pedoman hukum adalah refleksi sekuel hukum dari sejarah masa lalu. Dibentuk dari nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yakni berkeadilan.

“Di era moderen ini nilai keadilan sudah hilang. Hanya prosedurnya saja yang mendominasi. Ini yang harus dikembalikan lagi bahwa basisnya keadilan adalah moralitas. Moralitas para penegak hukum harus dibenahi,” katanya.

Buku yang dibuat selama satu tahun ini, menekankan pendekatan historis dan fakta di lapangan dengan tiga misi, yakni individual mission, social mission, dan institutional mission. Ia menjelaskan, jika hukum sejatinya merefleksikan norma yang memuat nilai-nilai yang telah disepakati bersama, yakni nilai-nilai Pancasila. (ans)

 

You might also like

Comments are closed.