Penentuan Kuota Transportasi Online Rawan Praktik Korupsi

METROSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang akan menentukan kuota armada transportasi online sesuai revisi Permenhub 32/2016. Namun hal itu dinilai oleh pengamat berpotensi menjadi lahan korupsi kepala daerah.

Ilustrasi. Penentuan kuota armada transportasi online oleh kepala daerah berpotensi memicu praktik korupsi. Foto: metrosemarang.com/dok

Pengamat transportasi Unika Soegijapranata Semarang, Joko Setijowarno mengatakan, revisi Permenhub 32/2016 salah satunya mengatur syarat kuota. Selama ini izin besaran kuota tersebut diberikan pada wewenang kepala daerah masing-masing.

“Untuk lingkup kota/kabupaten wewenang ada di bupati/walikota. Lingkup provinsi ada di gubernur dan wewenang nasional di Kementerian Perhubungan,” katanya Kamis (6/4).

Kuota armada transportasi atau penjatahan itu bisa menjadi lahan korupsi bagi kepala daerah. Kerap menjadi lahan praktik korupsi sehingga memunculkan biaya tinggi (hight cost) kepada pengusaha transportasi. Dan akhirnya menjadi beban konsumen.

“Beberapa waktu lalu untuk memberi izin mengoperasikan 20 taksi, kepala daerah minta 1 mobil gratis sebagai syarat sebelum izin dikeluarkan. Ada pula kepala daerah yang minta  dihargai Rp 10 juta per unit. Padahal armada yang diizinkan mencapai ratusan unit jumlahnya. Berapa miliar yang harus disetor investor taksi kepada kepala daerah tersebut,” ungkap Joko Setijowarno.

Untuk menyikapinya agar menghindari adanya praktik korupsi, menurutnya maka sebaiknya kuota jangan diberikan kepada kepala daerah atau individu penyelenggara negara. Tetapi bisa diberikan pada Forum LLAJ (Lalu Lintas Angkutan Jalan) yang dibentuk dari pusat hingga daerah. Yang anggotanya terdiri dari unsur anggota dewan, akademisi, praktisi, lembaga konsumen dan Organda.

“Cara menentukan juga bisa melalui survei atau pemeringkatan yang dapat dilakukan secara rutin,” katanya. (duh)

You might also like

Comments are closed.