Penerapan Tarif Parkir Berjenjang di Mal Dinilai Ilegal

METROSEMARANG.COM – Penerapan tarif parkir berjenjang di banyak tempat pusat perbelanjaan seperti mal dipermasalahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang. Tarif parkir yang naik nilainya setiap jam tersebut dianggap ilegal alias tidak ada dasar hukumnya.

Ilustrasi. Penerapan tarif parkir berjenjang di mal dinilai ilegal. Foto: metrosemarang.com/dok

Ketua Komisi B DPRD Kota Semarang Agus Riyanto Selamet mengatakan, selain menerapkan tarif parkir berjenjang pengusaha atau pemilik mal juga menentukan kenaikan tarif parkir sesukanya sendiri. Karenanya biasanya masing-masing mal tarif parkirnya berbeda-beda.

”Kita pernah tanya ke pemerintah, jawabnya mereka para pengusaha sendiri yang menentukan tarif. Sehingga di mal-mal retribusi parkirnya berbeda-beda dan ada yang sangat mahal,” katanya, Rabu (5/4).

Penerapan parkir berjenjang dan ditentukan sendiri nilai kenaikannya oleh pengusaha mal tersebut dinilai sangat merugikan konsumen. Masyarakat yang berbelanja di mal kadang tidak tahu dan tiba-tiba diminta membayar parkir dengan nilai yang cukup memberatkan.

Ia menegaskan, penerapan tarif berjenjang tersebut tidak ada dasar hukumnya alias ilegal. Harusnya penerapan tersebut dibicarakan dulu dengan pemerintah dan dewan perwakilan rakyat. ”Kenapa begitu besar menentukan retribus parkir yang harus dibayar masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu pendapatan kas daerah dari kewajiban pajak parkir yang harus dibayarkan oleh pengusaha mal masih dilakukan secara manual. Pengusaha melaporkan pendapatan parkirnya kemudian pajaknya dibayarkan sekian persen sesuai ketentuan yang ada.

Sistem manual ini tidak ada yang menjamin laporan pendapatan parkir itu memang sesuai perolehan parkir yang sebenarnya. Sehingga juga akan berpengaruh terhadap besaran nilai pajak yang dibayarkannya kepada pemerintah daerah.

Sebagai contoh, tahun 2016 kemarin pendapatan pajak parkir yang diterima oleh pemerintah daerah hanya sekitar Rp 6 miliar. Padahal potensinya diperkirakan jauh lebih besar dari yang diterima tersebut.

”Karena itu, selain penetapan tarif parkir harus ada dasar hukumnya kami juga mendesak pembayaran parkir dilakukan secara elektronik atau e-parking, sehingga bisa diketahui berapa perolehan parkir yang sebenarnya,” tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.