Pengelolaan Sampah Jadi Energi Listrik Butuh Landasan Hukum

METROSEMARANG.COM – Darurat sampah yang dicanangkan Pemerintah Indonesia, mulai ditelusuri oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Komite II dengan meninjau langsung pengelolaan sampah di daerah. Salah satunya pengelolaan sampah di Kota Semarang, pada Selasa (10/10) siang.

Kunjungan DPD RI di TPA Jatibarang, Selasa (10/10). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Dalam kunjungannya ke Tempat Pembuangan Sampah (TPA) Jatibarang Semarang, DPD RI mengapresiasi Kota Semarang telah berhasil melakukan pengelolaan sampah menjadi pupuk serta gas metana. Dan juga rencana menjadikan sampah sebagai energi listrik.

Terkait dengan pembatalan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah Tenaga Listrik, DPD RI menyatakan akan mendesak Pemerintah Pusat untuk memberikan landasan hukum yang kuat dalam proyek tersebut.

”Kami akan mendesak pemerintah untuk memberikan landasan hukum yang kuat pada pengelolaan listrik tenaga sampah. Ada 7 kota percontohan pengelolaan sampah jadi energi listrik di Indonesia, tentunya harus ada landasan hukum yang untuk bisa melanjutkan program ini,” kata Anggota Komite II DPD RI, Denty Eka Widi Pratiwi.

Denty mengatakan, pengelolaan sampah menjadi tenaga listrik harus memandang pada analisis dampak lingkungan, izin lingkungan serta penggunaan teknologi yang ramah lingkungan.

Ketua Komite II DPD RI Parlindungan Purba menambahkan, Negara harus mengusulkan UU pengganti energi terbarukan supaya ada kepastian hukum terkait dengan pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Saat ini yang menjadi masalah yakni hanya soal biaya alat konversi energi terbarukan memiliki nilai mahal.

”Di tahun 2020 nanti kita harus mengurangi penggunaan energi dari fosil sebanyak 25%, salah satunya dengan menghasilkan listrik dari sampah yang sudah dikerjakan pemerintah kota Semarang ini. Tapi kendalanya alatnya mahal, dan beruntung di Semarang ini dapat bantuan dari Denmark,” katanya.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, meski ada pembatalan dari Mahkamah Agung tentang peraturan pengelolaan sampah untuk tenaga listrik, Pemkot Semarang tetap akan melanjutkan program sampah menjadi listrik.

Dalam waktu dekat pemkot akan melakukan peresmian bantuan project pengelolaan sampah Jatibarang menjadi listrik dari Pemerintah Denmark. Jika berjalan lancar program ini nantinya akan dapat menghasilkan tenaga listrik hingga sebesar 1,5 megawatt.

”Dengan kehadiran DPD ini diharapkan bisa menjadi pemacu untuk mempercepat program PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) ini,” tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.