Pengesahan UU MD3 Picu Kontroversi

METROSEMARANG.COM – Pengesahan UU MD3 (Undang-Undang Tentang MPR, DPR, DPRD dan DPD) oleh parlemen DPR RI memicu gelombang protes mahasiswa di Kota Semarang. Bahkan, para aktivis PMII Komisariat UIN Walisongo Semarang menuding disahkannya UU MD3 merupakan kedok kalangan legislator untuk membungkam kritik yang disuarakan rakyat Indonesia.

Unjuk rasa tolak UU MD3 di Jalan Pahlawan, Jumat (23/2). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

M Muslihin, seorang koordinator aksi perwakilan dari PMII Komisariat UIN Walisongo menyatakan apa yang sudah dilakukan DPR jelas-jelas telah membatasi kebebasan ruang demokrasi di Indonesia.

“Kami mendesak pemerintah segera menganulir pasal 122 huruf k tentang kewenangan DPR untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan atau kelompok yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR,” ungkap Muslihin, saat berunjuk rasa di depan Gedung DPRD Jateng, Jumat (23/2).

Ia juga mendesak pemerintah lekas mengapus pasal 73 tentang pemanggilan paksa yang dilakukan oleh DPR terhadap perseorangan maupun lembaga menggunakan aparat kepolisian.

Selain itu, ia meminta pemerintah merevisi pasal 245 tentang penambahan hak MKD dalam memberi pertimbangan terhadap pemanggilan anggota DPR yang terjerat kasus pidana.

“Kami juga mendesak supaya DPRD Jawa Tengah ikut menyuarakan tuntutan penolakan terhdap Revisi UU MD3,” tuturnya. (far)

You might also like

Comments are closed.