Penghayat Trijaya: Pengakuan Eksistensi Lebih Penting dari Pengakuan di Kolom e-KTP

SEMARANG – Sejumlah penganut penghayat kepercayaan tak semuanya sepakat dengan kebijakan pemerintah yang ingin menerbitkan e-KTP bagi mereka pada 1 Juli nanti. Salah satu penolakan tersebut muncul dari kalangan penghayat Paguyuban Trijaya, Kabupaten Tegal.

KTP penghayat
Ilustrasi

Boim Permadi, Sekretaris Keimanan Kelompok Intelektual Muda Anak Alam Nusantara, Paguyuban Trijaya Tegal mengatakan, sebenarnya pihaknya mengapresiasi upaya dari Presiden Joko Widodo yang berani menerbitkan e-KTP untuk warga penghayat. Sebab, sejak puluhan tahun Indonesia merdeka, baru kali ini ada kebijakan pemerintah yang berpihak kepada warga penghayat.

“Namun, kami tidak perlu e-KTP. Bagi kami yang dibutuhkan itu pengakuan eksistensi sebagai penganut penghayat. Apakah pemerintah punya niat menyosialisasikan tata cara ibadah kami, itu yang paling penting,” kata Boim kepada metrosemarang.com, Selasa (24/4).

Boim menuturkan dengan adanya pengakuan eksistensi, maka warga penghayat bisa leluasa menggelar sujudan sebagai ritual ibadah resmi. Menurut Boim, diskriminasi yang pernah dialami saat era Orde Baru masih membuat warga penghayat trauma. Termasuk tak sedikit perlakuan masyarakat awam yang melakukan diskriminasi tatkala melihat warga penghayat beribadah.

“Kadang ada jenazahnya yang ditolak warga, tidak mendapat layanan di pemerintahan. Itu karena mungkin ada penghayat tidak menjalin hubungan harmomis dengan tetangga sekitar. Agar kejadian itu tidak terulang, maka ada baiknya pemerintah memperkuat eksistensi kami,” terangnya.

Ia menjelaskan terdapat 3.000 penganut penghayat Paguyuban Trijaya. Sebanyak 300 orang di antaranya diketahui aktif dalam organisasi tersebut. Para penghayat Trijaya, kata Boim sejauh ini dibebaskan apakah menerima kebijakan tersebut, atau tidak.

“Untuk yang berada di tingkatan pimpinan pusat Trijaya, ada saran dari pemerintah supaya ikut mendaftar perubahan kolom agama e-KTP. Tidak pernah ada paksaan kepada kami mau ikut kebijakan itu atau tidak,” bebernya.

Sedangkan, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Jawa Tengah, Sudaryanto menyatakan sampai saat ini belum ada satu pun warga penghayat yang mendaftarkan perubahan kolom agama e-KTP kepada dinasnya.

Sudaryanto menyampaikan pelayanan bagi perubahan kolom agama e-KTP akan dibuka mulai akhir bulan ini. Kemudian, penghayat yang tertarik, bisa langsung mendatangi kantor Disdukcapil yang tersebar di 35 kabupaten/kota.

“Tapi belum ada satu pun yang mendaftar kepada kami. Yang penting kami secara prinsip siap melayani perubahan e-KTP,” ungkap Sudaryanto. (far)

You might also like

Comments are closed.