Penutupan “Sunan Kuning” Bukan Solusi Persoalan Prostitusi

SEMARANG – Penutupan kawasan resosialisasi Argorejo atau yang dikenal dengan sebutan Sunan Kuning, dianggap tidak akan menyelesaikan benang kusut masalah prostitusi yang berada di Semarang. Menurut Pembina Lentera Asa, Wilujeng Riningrum, rencana Kementerian Sosial (Kemensos) untuk membebaskan Indonesia dari sarang prostitusi sebenarnya sudah dilakukan Pemkot Semarang dan Dinsos dengan menggalakkan pelatihan kewirausahaan bagi anak asuh di Sunan Kuning.

Ilustrasi

 

Kendati demikian, hal itu bukan satu-satunya solusi dalam menyelesaikan maraknya prostitusi. “Harusnya ada perda dulu yang mengatur. Setelah perda nantinya ditindak lanjuti peraturan walikota. Perwali itu harusnya ada kajian tentang bagaimana dampak bagi PSK yang terkena imbas ditutup, apakah pemerintah bisa membendung bila mana PSK itu nantinya akan menjajakan diluar,” ungkap anggota Komisi D DPRD Kota Semarang itu, Senin (23/4).

Ia menegaskan jika Sunan Kuning ditutup, maka Pemkot melanggar aturan hukum. Sebab, penutupan Sunan Kuning tidak didasari keputusan Kemensos dan tidak sesuai peraturan daerah (perda) yang mendukung peraturan walikota (perwal) Kota Semarang.

Ia mencontohkan adanya penutupan beberapa lokalisasi seperti Dolly itu sudah sesuai Perda Surabaya No.7 Tahun 1999 tentang menggunakan bangunan untuk perbuatan tindak asusila. Meski begitu berbeda denga resosialisasi Argorejo, Sunan Kuning semarang. Untuk melakukan penutupan saja masih terkendala.

“Jadi untuk Resos Sunan Kuning ini semua bangunan memiliki sertifikat HM resmi semua. Meski penutupan berdasar perda No. 10 tahun 1956 itu sudah tidak relevan. Maka dari itu harus ada kajian perda yang mengatur masalah prostitusi,” ujar Wilujeng.

Ia menyoroti perilaku pekerja seks yang tak siap saat dibekali keterampilan memasak, menjahit, tata busana. Banyak dari mereka justru mengeluh ribet. Keluhan muncul karena dari hasil yang diberikan nantinya akan dipasarkan kemana.

Ia khawatir nantinya banyak pekerja seks yang kembali turun ke jalanan dengan alasan butuh pangan. Ia pun meminta Pemkot memikirkan dampaknya. “Pemkot harus melokalisir dan melakukan pengawasan terhadap penderita penyakit HIV/AIDS. Pemerintah harus tetap memantau,” kata Wilujeng. (far)

You might also like

Comments are closed.