Penyidikan Kasus Korupsi Kasda Rp 22 Miliar Mandek di Polisi

Diah Ayu K saat menjalani pemeriksaan di ruang Tipikor Polrestabes Semarang, Selasa (12/5). Sampai sekarang belum ada kejelasan tentang kasus dugaan korupsi Kasda Pemkot Semarang yang menjerat Dyah. Foto: metrosemarang.com/dok
Diah Ayu K saat menjalani pemeriksaan di ruang Tipikor Polrestabes Semarang, Selasa (12/5). Sampai sekarang belum ada kejelasan tentang kasus dugaan korupsi Kasda Pemkot Semarang yang menjerat Dyah. Foto: metrosemarang.com/dok

 

METROSEMARANG.COM – Polisi dinilai tak serius dalam menangani kasus dugaan korupsi kas daerah (Kasda) Pemkot Semarang senilai Rp 22,7 miliar. Meski sudah menetapkan dua tersangka, sampai sekarang belum ada tanda-tanda kasus yang bergulir sejak delapan bulan silam itu bakal dilimpahkan ke pengadilan.

Sekretaris Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng, Eko Haryanto menilai, dalam penanganan kasus tersebut, penyidik Tipikor Polrestabes Semarang terbilang lambat. Menurutnya polisi harus bisa cepat menemukan siapa aktor-aktor yang bermain dalam korupsi tersebut.

“Ini dugaan korupsi berjamaah yang sudah terjadi mulai zaman pemerintahan Wali Kota Semarang Sukawi Sutarip. Polisi harus ke arah sana,” kata Eko, Kamis (15/10).

Eko berpendapat penyidik Tipikor Polrestabes Semarang seharusnya bisa mengembangkan keterangan Dyah Ayu untuk mengetahui siapa saja pejabat Pemkot yang ikut menikmati bagian dari hasil mencuri uang rakyat tersebut.

“Dyah Ayu tahu semuanya termasuk mengetahui siapa aktor intelektualnya. Itu sudah berlangsung sejak 2007, tapi kenapa baru diketahui belakangan ini?” ujarnya.

Dalam kasus ini polisi sudah menetapkan dua orang tersangka yakni Dyah Ayu Kusumaningrum (DAK), mantan bankir Bank BTPN  Semarang dan Suhantoro alias Antok (SH), Kepala UPTD Kas DPKAD Pemkot Semarang. Suhantoro sudah ditahan karena terlibat dalam korupsi dana hibah KONI, sementara Dyah Ayu masih bebas.

Pihak Polrestabes Semarang sendiri berdalih saat ini masih menunggu hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Karena masalah teknis sehingga terkesan lambat. Kami masih menunggu hasil audit BPK untuk mengetahui kerugian negara,” kata Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin.

Burhanudin menjelaskan, audit tersebut diperlukan sebagai barang bukti berapa kerugian negara akibat kasus korupsi Kasda Kota Semarang tersebut. Sehingga proses penyidikan ke mana saja aliran dana tersebut bisa diketahui.

Meski demikian, pihaknya mengaku tidak ingin mengulur-ulur waktu untuk penyelesaian kasus ini hingga tuntas. “Ya barangkali di sana (BPK) juga sibuk, banyak antrean yang harus diselesaikan, sehingga audit untuk korupsi kasda belum turun,” imbuhnya. (yas)

 

 

You might also like

Comments are closed.