Perda Kawasan Tanpa Rokok Dinilai Diskriminatif

METROSEMARANG.COM – Belum diterapkan dan masih sosialisasi, Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomer 3 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) sudah akan digugat. Perda tersebut akan digugat oleh Lembaga Konsumen Rokok Indonesia (LKRI).

Pelanggar Perda KTR diminta mematikan rokok dan membuat surat pernyataan, Rabu (14/3). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

LKRI akan melayangkan gugatan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) agar perda direvisi atau bahkan dibatalkan. Sebab, perda tersebut dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan dan diskriminatif terhadap hak-hak para perokok.

Sekretaris Jenderal LKRI dokter Tony Priliono menjelaskan, dalam perda perokok yang melanggar akan dikenai sanksi tindak pidana ringan. Berupa kurungan badan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp50 juta. Ini dinilai tidak memenuhi prinsip keadilan.

Sebab, menurutnya penegakan perda dibiayai menggunakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang diterima Pemkot Semarang. Selain itu, penegakan perda tidak dibarengi penyediaan fasilitas ruang khusus merokok sebagai hak para perokok.

‘’Karena itu, kami akan menggugat agar Perda KTR yang diberlakukan di beberapa kabupaten/kota di Indonesia termasuk Kota Semarang ini, direvisi atau dibatalkan karena sangat diskriminatif terhadap hak-hak perokok,’’ katanya, Rabu (21/3).

Perda KTR tersebut juga dinilai tidak selaras atau bertentangan dengan UU 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana. Di dalam perda denda untuk perokok yang terkena sanksi tindak pidana ringan didenda maksimal Rp50 juta. Padahal di dalam UU maksimal hanya Rp7.500.

‘’Sebagian besar Perda KTR di Indonesia melampaui kewenangan aturan di atasnya. Itu yang mau kami kritisi, agar tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban,’’ tegas Tony.

Dia melanjutkan, dalam UU Kesehatan Nomer 36 Tahun 2009 yang menjadi pertimbangan Perda KTR, juga tidak diatur soal sanksi baik yang bersifat administratif maupun pidana. Karenanya, Perda KTR ini dinilai sangat layak untuk direvisi.

‘’Di dalam Pasal 115 ayat 2 UU 36/2009 hanya mengatur kewajiban daerah menetapkan kawasan tanpa rokok,’’ tandasnya.

Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Semarang, Purwanti mengakui bahwa sejauh ini memang belum ada ruang khusus merokok di Balai Kota Semarang. Namun keberadaan ruang khusus merokok itu sudah akan dibicarakan.

‘’Program pembuatan ruangan merokok pada tahun ini tidak ada. Begitu juga pada tahun lalu. Tapi, nanti akan kami bicarakan kalau memang diperlukan ruangan khusus merokok,’’ katanya. (duh)

You might also like

Comments are closed.