Perjuangan Keadilan dan Jumlah Guru yang Kurang

Berita Pekan Ini

Sayangnya, ditengah sejumlah kekerasan yang marak dialami perempuan itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) malah mandek

ENAM belas Hari Internasional Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (25 November – 10 Desember) diperingati di mana-mana. Tak ketinggalan di Semarang. Para aktivis perempuan berbagi pengalaman dalam mengadvokasi dan menghadapi kekerasan.

Kekerasan terhadap perempuan terjadi pada berbagai ruang dan peristiwa. Dewi Candraningrum, salah satu pendiri Forum Jejer Wadon mengungkapkan kekerasan yang dialami pada ianfu atau budak seks pada masa penjajahan Jepang.

Aksi aktivis perempuan di Jalan Pahlawan Semarang, Minggu (2/12/2018). (Foto: metrojateng.com/Fariz Fardianto)

Dewi Rahmawati, pengelola Komunitas Perempuan Nelayan Puspita Bahari pernah mengalami keterpurukan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Sedangkan Laeli Nurillahi dari Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia Semarang, pernah mendapat perlakuan yang diskriminatif karena kondisi fisiknya.

Sayangnya, ditengah sejumlah kekerasan yang marak dialami perempuan itu, pembahasan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) malah mandek. Sejumlah aktivis di Semarang mengecam panitia kerja DPR RI yang mengulur-ulur pembahasan rancangan undang-undang tersebut.

 

Hukum dan Kriminalitas

Pekan ini ada beberapa peristiwa berkaitan dengan hukum dan kriminalitas di Kota Semarang yang menarik perhatian. Masih berkaitan dengan perempuan. Dua perempuan pekerja rumahan di Ungaran, Kabupaten Semarang, memenangkan gugatan atas PT Ara Shoes.

PT Ara adalah perusahaan yang mempekerjakan dan kemudian memberhentikan kedua perempuan tersebut. Pemberhentian dilakukan secara sepihak, pada tahun 2016. Sejak saat itu, Tim Advokasi Peduli Pekerja Rumahan mendampingi keduanya untuk mendapatkan hak-hak yang telah dilanggar, baik melalui jalur dialog non-litigasi maupun jalur hukum.

Peristiwa berkaitan dengan hukum lain adalah telah turunnya outusan kasasi kasus penganiayaan dengan terdakwa empat taruna Akademi Kepolisian (Akpol). Peristiwa penganiayaan yang terjadi tahun 2017 lalu itu berujung pada kematian Brigadir M Adam.

Dalam putusan kasasi, tiga taruna Akpol dihukum enam bulan dan 20 hari penjara. Sedangkan satu taruna Akpol dihukum satu tahun. Kendati Mahkamah Agung telah memutuskan perkara tersebut, namun hukuman atas keempat terdakwa belum dilaksanakan. Bahkan tiga taruna diantaranya masih menempuh pendidikan di Akpol. Mereka mendapat sanksi tinggal tingkat. Satu taruna telah dikeluarkan dari Akpol.

Dalam penegakan hukum di bidang makanan dan obat-obatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) bersama Ditreskrimsus Polda Jateng menyergap 19 produsen obat dan jamu ilegal yang beredar di Jawa Tengah. Tak kurang dari 1.615 jenis produk dengan total nilai Rp 578 juta.

 

Jawa Tengah Kurang Guru

Dipicu gelombang pensiun guru tahun ini, provinsi Jawa Tengah dinyatakan kekurangan guru, dari jenjang SMA/SMK, SMP, hingga Sekolah Luar Biasa. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah menyebut kekurangannya mencapai lebih dari 10 ribu guru.

Untuk menyiasati hal itu dinas benar-benar mengandalkan peran guru tidak tetap (GTT). Sementara, Ketua DPRD Jateng, Rukma Setyabudi mengatakan pihaknya telah menganggarkan dana insentif UMK bagi 14.000 guru SMA/SMK dan SLB di wilayahnya.

Selain insentif bulanan setara dengan upah minimum kota/kabupaten (UMK), guru tidak tetap juga mendapat 10 persen sebagai tambahan untuk kesejahteraan. Tahun depan pemerintah Jawa Tengah masih menganggarkan 20 persen dari total APBD untuk pendidikan. (*)

Comments are closed.