Perkuat Pencegahan Korupsi, Pemkot Gandeng Pattiro dan TI Indonesia

METROSEMARANG.COM – Pemerintah Kota Semarang menggandeng Pattiro Semarang dan TI Indonesia menyelenggarakan Seminar dan Penandatanganan MoU Implementasi Sistem Integrasi Lokal yang dihelat pada Kamis (16/3) di Hotel Dafam Semarang. Kegiatan ini merupakan upaya pemkot untuk memaksimalkan program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK).

Sesuai hasil Assesment Sistem Integritas Lokal (SIL) tahun 2016 oleh Transparansi Internasional (TI) Indonesia menemukan bahwa program PPK Pemkot Semarang masih perlu perbaikan. Program PPK di antaranya aksesibilitas informasi publik, pengawasan kepala daerah terhadap kinerja birokrasi, pengawasan masyarakat terhadap program pemerintah (terutama pengadaan barang dan jasa), memperkuat Pelayanan terpadu satu pintu, dan peningkatan penanganan pengaduan masyarakat.

Pada kesempatan seminar tersebut, Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi didapuk menjadi salah satu keynote speaker. Bersama Saut Situmorang selaku Komisioner KPK RI, Dadang Trisasongk dari TI Indonesia, dan Direktur Pattiro Semarang Widi Nugroho. Adapun penanggap dari Kantor Staf Presiden (KSP) dan Bappenas RI.

“Kami berharap kegiatan ini akan memperkuat upaya-upaya yang telah kami kerjakan selama ini dalam rangka mengendalikan praktek korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang,” ujar wali kota yang akrab disapa Hendi.

Dukungan dari KPK, dia mengatakan akan menjadi motivasi buat jajaran pemkot untuk memperkuat integritas pelayanan masyarakat yang benar-benar bebas KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme).

Upaya untuk memberantas KKN sebelumnya sebenarnya sudah dilakukan pemkot. Yakni dengan mengukuhkan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Januari lalu serta menuangkan program PPK dalam dokumen RPJMD 2016-2021. Yakni pada misi kedua yang berbunyi Mewujudkan pemerintahan yang semakin handal untuk meningkatkan pelayanan publik dan bebas KKN.

“Kami menegakkan komitmen pengendalian gratifikasi dengan melarang seluruh pejabat di lingkungan Pemkot menerima parcel, bingkisan ataupun sejenisnya, serta tidak mentolerir segala bentuk praktek korupsi,” kata Hendi.

Pemkot sebelumnya juga sudah banyak meraih penghargaan dalam upayanya mengendalikan korupsi. Yang terakhir adalah penghargaan dari Ombudsman RI tentang status zona hijau, tingkat kepatuhan tinggi. (duh)

You might also like

Comments are closed.