Pernah Disegel, Perumahan di Deliksari Kini Disebut Punya Izin

METROSEMARANG.COM – Perumahan di wilayah Deliksari, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati sudah terlihat berdiri. Pemkot Semarang memastikan bahwa wilayah untuk lokasi perumahan itu bukan merupakan zona larangan untuk pembangunan.

Wali Kota Hendi tinjauan krisis air bersih yang dialami warga Deliksari akibat kemarau panjang, Kamis (7/9). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

”Jadi begini, yang harus kita pahami bersama, kami bergerak sesuai ketentuan dan peraturan. Jangan pakai ilmu kiro-kiro atau gek-gek, kalau kemudian ada perumahan yang dibangun dan pengembangnya bisa jual kepada konsumen, punya izin dari pemerintah, maka bisa dipastikan lokasi untuk perumahan itu bukan zona larangan,” kata Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi, Senin (11/9).

Satpol PP Kota Semarang sebelumnya pernah melakukan penyegalan untuk penghentian sementara proses pembangunan perumahan tersebut. Sebab, disebutkan pembangunan perumahan belum memiliki izin dari pemerintah kota.

Dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang, disebutkan pula saat itu bahwa ternyata lahan untuk perumahan sekitar 16.145 meter tersebut merupakan zona larangan untuk perumahan. Sebab wilayahnya termasuk dalam zona untuk pertanian hortikultura.

Namun Wali Kota Semarang yang akrab disapa Hendi menegaskan, tidak mungkin para pegawainya di dinas terkait mengeluarkan surat izin pendirian bangunan di lahan konservasi. Karena tentu pegawainya menyadari ancamannya pidana jika menyalahi aturan.

”Nggak mungkin teman-teman saya mengeluarkan surat izin pendirian bangunan itu di tanah konservasi, tanah yang kemudian dilindungi sebagai sabuk hijau, itu pasti tidak mungkin. Karena urusannya berat, urusannya dengan pidana,” katanya.

”Jadi kawan-kawan wartawan sampaikan kepada masyarakat jangan khawatir, kalau memang mereka bisa membeli rumah dari developer dan punya IMB (Izin Mendirikan Bangunan), maka dipastikan itu sudah sesuai ketentuan,” imbuhnya.

Hendi menegaskan jika masyarakat mau membeli rumah tapi IMBnya tidak ada, maka perlu dicek ke Dinas Tata Ruang Pemkot Semarang. Sebab jika tanahnya ternyata tidak boleh untuk dibangun rumah, maka suatu saat masyarakat pasti akan diminta harus minggir. (duh)

You might also like

Comments are closed.