Pers Mahasiswa Semarang Desak Undip Minta Maaf atas Pembungkaman Kebebasan Berekspresi

Ilustrasi
Ilustrasi

METROSEMARANG.COM – Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI) Dewan Kota (DK) Semarang menuntut Fakultas Hukum (FH) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang untuk melindungi kebebasan mimbar akademik di lingkungan kampus. PPMI juga mendesak Undip meminta maaf secara resmi kepada mahasiswa.

Desakan itu dilontarkan oleh Sekretaris Jenderal PPMI DK Semarang, Ahmad Fahmi Ashshidiq melalui siaran persnya, Selasa (17/11).

Menurut Fahmi, cukup memprihatinkan kampus sekaliber Undip masih mengekang kebebasan mimbar akademik. Padahal, menurutnya tujuan dari diskusi yang digelar oleh Lembaga Pers Mahasiswa (LPM) Gema Keadilan untuk memberikan perspektif baru dan solusi terkait fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) yang muncul di tengah masyarakat.

Sebagai informasi, acara diskusi “Ngobrol Pintar (Ngopi)” LPM Gema Keadilan dengan pembahasan  LGBT dibubarkan oleh pihak kampus, pada Kamis (12/11) lalu.

Pembantu Dekan III Fakultas Hukum, Solechan melalui sambungan telepon memberitahukan kepada pihak panitia bahwa diskusi tidak boleh diselenggarakan. Dia mengatakan, diskusi tersebut akan mengganggu Undip yang saat ini dalam proses menuju Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).

Tidak lama setelah itu, petugas kepolisian berpakaian preman mendatangi lokasi diskusi. Dia menunjukkan percakapan melalui Whatsapp messenger. Ada anggota organisasi masyarakat yang menyatakan bahwa diskusi bertema “Melihat LGBT dalam Sosial Masyarakat Indonesia” adalah pelegalan homoseksual. Untuk itu harus diamankan.

Meski demikian, Ketua LPM Gema Keadilan Pebri Tuwanto, telah menyatakan diskusi tersebut untuk melihat LGBT dari sudut pandang akademik serta mencari solusinya. Sebab LGBT merupakan sesuatu yang nyata dan ada di Kota Semarang.

Fahmi juga mengimbau kepada seluruh LPM di Indonesia serta mahasiswa untuk terus aktif menyuarakan perlawanan terhadap kriminalisasi, intimidasi, dan pengekangan terhadap kebebasan pers dan berekspresi di kampus. Sebab kebebasan berekspresi telah dijamin di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka publik.

Pembubaran diskusi mahasiswa, menurut dia merupakan bentuk pembungkaman kebebasan mimbar akademik. Otonomi keilmuan di perguruan tinggi seharusnya wajib dilindungi dan dilaksanakan oleh pimpinan perguruan tinggi. Hal itu mengacu pasal 8 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. “Jika diibaratkan, ini seperti kita dilarang berpikir,” kata Fahmi.

Pelarangan diskusi LGBT juga memantik keprihatinan para alumni Undip. Ratusan mantan mahasiswa Undip mengirimkan surat terbuka bernada protes terhadap Rektor Undip Prof Yos Johan Utama.

Mereka mengecam tindakan Rektor dan Dekan di kampus tersebut yang melarang diskusi mahasiswa di kampus. Tindakan rektor dinilai semena-mena karena di luar jabatan pokok dan fungsinya.

Para alumni mengkoordinasikan gerakan di jejaring sosial Facebook. Mereka membuat fanpage bernama “Alumni UNDIP Semarang Pendukung Kebebasan Berdiskusi & Menyatakan Pendapat”. Di laman tersebut terdapat surat terbuka yang ditujukan pada Prof Yos Johan Utama. (arf)

 

You might also like

Comments are closed.