Perusahaan Bangkrut, Ratusan Karyawan PT Mulya Garmindo Mengadu ke Dewan

METROSEMARANG.COM – Ratusan karyawan PT Mulya Garmindo menggeruduk Kantor DPRD Kota Semarang karena terancam kehilangan pekerjaannya. Sebab pemilik perusahaan telah menunggak pajak sehingga aset perusahaan disita Dirjen Pajak dan berhenti beroperasi.

Ratusan karyawan PT Mulya Garmindo saat mengadukan nasibnya ke DPRD Kota Semarang, Selasa (4/4). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Perwakilan karyawan tersebut diterima oleh Ketua DPRD Kota Semarang, Supriyadi dan Wakil Ketua Joko Santoso dan Wiwin Subiyono di Ruang Rapat DPRD, Selasa (4/4). Mereka sudah tidak bisa bekerja per hari ini setelah sebelumnya diliburkan selama satu minggu.

Perwakilan pekerja dari Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPMI), Aulia Hakim mengatakan, mereka menginginkan melalui fungsi pengawasannya dewan bisa membantu nasib para pekerja memperoleh hak-haknya. Mereka menginginkan tetap bisa bekerja.

”Pemilik PT Mulya Garmindo telah menunggak pajak sejak tahun 2008 hingga 2017. Sehingga Dirjen Pajak menyita aset perusahaan dan pemilik perusahaan yang merupakan warga Cina dan Hongkong telah lari ke luar negeri,” katanya.

Pihaknya meminta dewan membantu menyelesaikan masalah hubungan industrial ini karena jumlah karyawan perusahaan yang terancam kehilangan pekerjaan ada 300 orang. Sementara aset perusahaan bergerak di bidang garmen yang berada di Jalan Kluster nomor 4 Kawasan Pelabuhan ini sudah disita, sehingga tidak bisa dijadikan jaminan oleh para pekerja.

”Jelas ke depan kami tidak punya pekerjaan dan tidak punya aset perusahaan sebagai jaminan bagi pekerja agar terpenuhi hak kami,” tegasnya.

Sementara, Ketua Serikat Pekerja Reformasi yang juga karyawan, Kisno mengatakan, pihaknya sudah pernah mangadukan perusahaan adanya tindakan-tindakan pelanggaran ke Disnakertrans sejak dulu. Yaitu tidak mengikutkan karyawan ke program Jamsostek dan tidak memberikan cuti.

”Jelas itu pelanggaran dan sejak awal sudah dilaporkan ke Pengawasan di Disnakertrans, tapi tidak ada tindakan,” katanya.

Kasus terbongkarnya belum membayar pajak sejak 2008 hingga 2017 dan pemilik perusahaan lari ke luar negeri ini, adalah puncaknya dari seluruh tindakan pelanggaran oleh perusahaan. Sekaligus kejadian ini, kata dia, menunjukkan fungsi pengawasan dari dinas terkait tidak berjalan baik.

”Kita sudah adukan tapi tidak ada tindakan dari Disnakertrans. Kami minta Disnakertrans untuk menjalankan tugasnya dengan baik,” ujarnya. (duh).

You might also like

Comments are closed.