Petugas TPDK Terbatas, Pelayanan e-KTP Tersendat

METROSEMARANG.COM – Pelaksanaan perekaman data dan pencetakan e-KTP di Kota Semarang mendapat perhatian serius Komisi A DPRD Kota Semarang. Komisi yang membidangi pemerintahan ini mendatangi dua tempat pelayanan perekaman data e-KTP.

I willKomisi A tinjau pelayanan e-KTP di TPDK Semarang Tengah dan Semarang Timur, Selasa (23/1). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Dipimpin Ketua Komisi A Meidiana Koeswara rombongan meninjau Tempat Pelayanan Data Kependudukan (TPDK) di Kecamatan Semarang Tengah dan Kecamatan Semarang Timur, Selasa (23/1). Dan ditemui langsung Kepala Dispendukcapil Kota Semarang Adi Trihananto.

Meidiana menyebutkan, bahwa tinjauan ini dilakukan ingin meminta klarifikasi ke petugas sekaligus pantauan langsung di lapangan terkait isu yang berkembang di masyarakat dan dilaporkan ke DPRD Kota Semarang. Yakni mengenai sulit dan lamanya proses pelayanan dan pengurusan e-KTP.

‘’Salah satu contoh kasus yakni permintaan surat keterangan pengganti e-KTP milik warga, yang dikeluhkan prosesnya panjang dan sulit padahal masa berlakunya hanya 6 bulan saja,’’ ujar Meidiana Koswara.

‘’Untuk perpanjangan juga harus ngurus lagi dari awal, mulai RT ke RW, sulitlah pokoknya. Nah kami ingin mendapat penjelasan dari Pak Adi (Kepala Dispendukcapil) sehingga saat kami ditanyai warga kami bisa jelaskan,’’ jelasnya.

Dari hasil tinjauannya, pihaknya menemukan Sumber Daya Manusia (SDM) atau petugas di TPDK ternyata sangat terbatas hanya ada dua orang. Dia menduga hal inilah yang diperkirakan menjadi penyebab lambatnya proses pelayanan dan pengurusan data kependudukan yang dikeluhkan oleh warga.

‘’Termasuk distribusi e-KTP yang sudah jadi atau tercetak juga tersendat, tadi kami temukan ada beberapa bendel e-KTP sudah jadi yang belum dibagikan kepada pemiliknya,’’katanya.

Sementara itu, Kepala Dispendukcapil Kota Semarang Adi Trihananto mengakui, pihaknya memang kekurangan SDM untuk pelayanan e-KTP karena di setiap TPDK hanya ada dua orang petugas. Mereka maksimal hanya bisa melayani masyarakat sekitar 75-90 orang tiap harinya.

‘’Contoh kasus di Genuk yang sempat viral, itu terjadi karena petugas kita memang terbatas hanya dua orang, tapi animo warga mengurus data kependudukan sangat banyak menyusul adanya program e-KTP 4 hari jadi,’’ terangnya.

Selain SDM, juga terkendala jaringan karena sering lemot sehingga pelayanan tidak akan maksimal. Ketika jaringan lemot maka bisa dipastikan lima mesin perekaman data e-KTP yang tersedia di TPDK tidak bisa digunakan.

‘’Sedangkan untuk blanko sekarang sudah tidak masalah, selalu tersedia, kalau kami habis akan dikoordinasi pemerintah provinsi pinjam dari daerah lain, begitu jatah blanko kami tiba dari pemerintah pusat nanti dikurangi untuk mengembalikan yang dipinjam itu,’’ katanya.

Pihaknya akan mengajukan penambahan jumlah SDM untuk pelayanan e-KTP kepada Komisi A DPRD Kota Semarang. Dia berharap pengajuan tersebut nanti dapat disetujui. (duh)

You might also like

Comments are closed.