Di-PHK Sepihak, Eks Karyawan Koran Sindo Mengadu ke Disnaker

METROSEMARANG.COM – Puluhan eks karyawan KORAN SINDO Jawa Tengah mendatangi kantor Disnakertrans di Jalan Ki Mangun Sarkoro Kota Semarang, Selasa (11/7). Mereka melaporkan tindakan perusahaan yang dinilai telah melakukan PHK secara sepihak tanpa memberi pesangon sesuai undang-undang.

Eks karyawan Koran Sindo menggelar aksi di Disnakertrans Semarang, Selasa (11/7) untuk melawan tindakan perusahaan yang melakukan PHK sepihak. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Puluhan eks karyawan anak perusahaan MNC Group itu datang dengan menggelar aksi keprihatinan di halaman kantor Disnakertrans. Membawa sejumlah spanduk bertuliskan tuntutan seperti tolak PHK Sepihak, Berikan Pesangon Sesuai Undang-Undang, dan tuntutan-tuntutan lainnya.

Mereka juga mengalungkan seragam KORAN SINDO di leher sebagai simbol karyawan telah dianggap budak yang diperlakukan seenaknya oleh perusahaan. Disebutkan bahwa aksi ini sebagai buntut atas tindakan PHK sepihak yang dilakukan perusahaan milik Hary Tanoesoedibjo (HT) itu.

”Perusahaan telah dzalim dengan melakukan PHK tanpa memberikan hak-haknya kepada karyawan yang sesuai undang-undang,” kata Koordinator Aksi, Agus Joko Mulyono.

Dijelaskan Agus Joko, PHK ini terjadi pada tanggal 5 Juni 2017 lalu. Direksi dan HRD KORAN SINDO pusat datang mengumumkan Biro KORAN SINDO Jateng tutup dan karyawan di PHK. Perusahaan tidak bisa memberi pesangon dan hanya akan memberi tali asih atau santunan sebesar 4 kali gaji.

”Ini terjadi di seluruh biro KORAN SINDO di Indonesia. Semua karyawan yang di PHK tidak diberikan haknya sesuai undang-undang. Di Biro KORAN SINDO Jateng sendiri, sampai saat ini ada 28 karyawan yang belum mendapatkan pesangon,” ujarnya.

Sebagian besar karyawan ini langsung menolak PHK tanpa pesangon tersebut. Mereka kukuh harus diberikan pesangon yang sesuai dengan Pasal 156 atat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sehingga dalam pertemuan pertama dengan direksi itu terjadi deadlock.

Saat menunggu adanya negosiasi ulang, justru para karyawan mendapat surat PHK dari perusahaan. Sebagian lagi dimutasi ke Jakarta sehari sebelum Idul Fitri. Hal ini dinilai semakin menunjukkan iktikad tidak baik perusahaan karena seolah menghindari kewajiban membayar pesangon, dengan cara menawarkan atau memutasi sejumlah karyawan ke tempat lain.

”Mutasi itu hanya akal-akalan perusahaan, supaya kami tidak nyaman dan mengundurkan diri dan tidak dapat menuntut pesangon. Itu tindakan jahat perusahaan dan akan terus kami lawan,” kata pria yang sudah mengabdikan dirinya di KORAN SINDO Jateng sejak tahun 2006 itu.

Agus mengatakan, pihaknya sudah berusaha mengundang perusahaan melakukan perundingan dua pihak (bipartit) dengan karyawan terkait besaran pesangon. Namun dua kali diundang perusahaan tidak hadir, akhirnya memutuskan untuk melaporkan masalah ini ke Disnakertrans Kota Semarang.

“Kami laporkan masalah ini ke Disnakertrans untuk difasilitasi terkait perundingan tiga pihak (tripartit), yakni karyawan, perusahaan dan Disnakertrans. Kami berharap Disnakertrans dapat menjadi mediator perselisihan hubungan industrial antara kami dengan perusahaan,” tegasnya.

Ditegaskan Agus, sebenarnya pihaknya tidak keberatan dengan PHK yang dilakukan perusahaan. Asalkan hak-hak karyawan diberikan dengan baik dan sesuai undang-undang. Bukan justru membuat mereka kebingungan dengan strategi mutasi yang dilakukan perusahaan.

Jika nantinya dalam perundingan tripartit tidak menemukan hasil memuaskan, pihaknya siap membawa masalah ini ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

Sementara menyikapi aduan ini, Mediator Penyelesaian Hubungan Industrial Disnakertrans Kota Semarang, Sudiyono, memastikan akan segera memanggil pihak perusahaan. (duh)

You might also like

Comments are closed.