Pilkada Lewat DPRD, Pilwakot Semarang Terancam Mundur

image

SEMARANG – Paskapenetapan UU Pilkada yang memutuskan pemilihan kepala daerah lewat DPRD, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Semarang sementara menghentikan proses tahapan persiapan penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota (Pilwakot) tahun 2015.

Ketua KPU Kota Semarang Henry Wahyono mengatakan, pihaknya sedang menunggu petunjuk lebih lanjut dari KPU Pusat dan Provinsi terkait telah diputuskannya Pilkada lewat DPRD tersebut. Sementara ini belum ada penjelasan di mana posisi KPU setelah pemilihan kepala daerah diserahkan pada DPRD. ‘’Apakah KPU masih terlibat dalam verifikasi pencalonan atau tidak sama sekali,’’ ujarnya Minggu (28/9/2014).

Untuk Pilwakot Semarang, katanya, sejauh ini KPU telah membuat 6 regulasi yang disusun untuk proses tahapan penyelenggaraan. Namun dengan putusan DPR RI bahwa Pilkada lewat DPRD, implementasinya sementara dihentikan sambil menunggu petunjuk KPU Pusat dan Provinsi. ’’Dasar undang-undang pemilu berubah, sehingga implementasinya dihentikan dulu,’’ katanya.

UU Pilkada yang telah disahkan DPR RI tersebut masih ada kemungkinan diajukan judivical review ke Mahkamah Konstitusi (MK). Menurut Henry, proses judivical review tersebut akan membuat pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota bisa mundur dari jadwal semula.

‘’Pemilihan walikota dan wakil walikota putaran pertama telah ditetapkan pada tanggal 12 April dari jadwal dua putaran. Jika proses judivical review memutuskan Pilkada secara langsung, tidak melalui DPRD, dengan jangka waktu penyelenggaraan Pilkada tetap sama, maka pelaksanaan jadwal Pilwalkot akan mundur,’’ terangnya.

Perhitungan jadwal Pilwakot tersebut akan mundur apabila proses judivical review sampai menjadikan waktu pelaksanaan Pilwakot kurang dari lima bulan. Saat ini rentang waktu pelaksanaan Pilwakot tersebut masih ada tujuh bulan. ‘’Jika benar-benar diundur, maka akan ada pengangkatan Plt (Pelaksana tugas) wali kota, dengan memperpanjang masa jabatan wali kota yang sekarang,’’ katanya.

Namun jika Mahkamah Konstitusi dalam proses judivical review memutuskan Pilkada tetap lewat DPRD, maka kembali pihaknya akan menunggu petunjuk dari KPU Pusat dan Provinsi. (MS-13)

You might also like

Comments are closed.