PLN Didesak Cabut Aturan Pembayaran Listrik Lunas 3 Hari

METROSEMARANG.COM – PT PLN Distribusi Jawa Tengah dan DIY diminta mencabut pemberlakuan aturan pembayaran listrik berlaku tiga hari lunas dari masa tagihan yang diberikan kepada pelanggan.

Penerapan aturan ini, menurut Rizky Yanuar, Ketua Serikat Listrik Nasional Kompak Semarang cukup membebani kerja tenaga outsourcing yang selama ini bertugas melakukan penagihan pada pelanggan rumah tangga.

Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto
Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

“Soalnya, kalau dibiarkan maka berimbas pada pekerja lepas karena berpotensi menyebabkan bentrok dengan pelanggan. Karena ongkos pembayaran listriknya terkuras habis. Maka kami keberatan adanya pemberlakuan aturan tersebut,” tegasnya, kepada metrosemarang.com saat berunjuk rasa di PLN Jatingaleh, Rabu (16/3) siang.

“Kami mendesak PLN mencabut peraturan yang hanya dikeluarkan sepihak dan tidak punya ketetapan hukum yang jelas,” teriaknya.

Tak hanya itu saja, ia juga mendesak kepada perseroan untuk mengkaji ulang aturan sistem pembacaan meter atau biling. Itu juga dianggap merugikan kerja tenaga lepas. Lalu aturan pembacaan meter tutup isi juga harus dihapus.

“Dan kita juga ingin menuntut kesejahteraan para pekerja lepas. Sebab, selama ini kita hanya diberi upah sesuai UMK dan uang lelah Rp 220 ribu selama 20 hari kerja. Ini berarti upah kita tidak seimbang dengan beban kerja selama ini,” tandasnya.

Hingga berita ini diturunkan para pekerja lepas masih berunjuk rasa di depan kantor PLN Distribusi Jateng DIY di kawasan Jatingaleh. PLN saat ini masih menggelar dialog dengan serikat pekerja lepas untuk membahas persoalan ini. Metrosemarang.com kini masih menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak direksi PLN. (far)

You might also like

Comments are closed.