PN Tegaskan Tanah Kanjengan Milik Pemkot

METROSEMARANG.COM – Dalam eksekusi Pasar Kanjengan blok C dan D, Pengadilan Negeri (PN) Semarang menyatakan hanya melakukan isi putusan perkara nomor 169/Pdt.G/2010/PN.Smg yang diajukan Wali Kota Semarang terhadap PT Pagar Gunung Kencana (PGK), selaku pemilik bangunan Pasar Kanjengan.

Pembongkaran Blok C dan D Pasar Kanjengan, Rabu (23/8). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

‘’Jadi ini masalah wali kota dengan PT PGK. Yang isi putusannya di antaranya berbunyi menghukum penggugat yakni PT PGK agar membongkar sendiri bangunan pertokoan blok C dan D, beserta bangunan gedung bioskop di Kanjengan dalam waktu 30 hari,’’ kata Eksekutor pembongakaran PN Semarang, Ali Nuryahya, Rabu (23/8).

‘’Dan menyerahkan kepada penggugat dalam keadaan kosong sejak putusan dibacakan, dan jika dalam 30 hari tidak dibongkar maka memerintahkan kepada penggugat untuk membongkar bangunan pertokoan blok C dan D serta bekas gedung bioskop, membebankan biaya yang timbul kepada tergugat,’’ tambahnya.

Jadi menurutnya, dalam perkara ini PT PGK diminta untuk membongkar bangunannya, sebab tanahnya merupakan milik Pemkot Semarang. Pemkot ingin menggunakan tanahnya tersebut.

Ali Nuryahya mengatakan, hari ini pihaknya melakukan pembongkaran di blok C dan D sampai dengan selesai. Kalau hari ini tidak selesai maka besok akan diteruskan sampai dengan semua bangunan dibongkar atau diratakan.

‘’Pengadilan sudah memberi peringatan teguran (pada PT PGK dan pedagang) pada 26 Juni 2013, melakukan upaya pendekatan-pendekatan. Setelah itu melakukan sita eksekusi pada 10 Desember 2013. Selanjutnya melakukan survei melihat keadaan sebenarnya (di lapangan) pada tiga minggu atau satu bulan lalu, karena putusan sudah berkekuatan hukum tetap maka pengadilan harus melaksanakan isi putusan,’’ terangnya.

Ditambahkan, perkara ini didahului adanya perjanjian sewa-menyewa tanah antara Pemkot dan PT PGK selama 30 tahun, dan seharusnya berakhir tahun 2006. PT PGK menggunakan tanah itu untuk membangun pasar. Namun karena PT PGK tidak mau meninggalkan lokasi maka pemkot kemudian mengajukan gugatan, dan dimenangkan oleh pemkot. ‘’Jadi sewanya (PT PGK) sudah habis,’’ tegasnya.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, hari ini hanya dilakukan pembacaan eksekusi oleh pengadilan, dan pembukaan pintu sampai hari Sabtu. Setelah itu pedagang blok C dan D diberi waktu oleh pengadilan 3 minggu harus sudah merobohkan pertokoannya. ‘’Sehingga praktis satu bulan ini dua blok ini harus rata dengan tanah,’’ katanya.

Soal pembangunan Pasar Johar baru termasuk Kanjengan sendiri, dia memastikan Kementerian Perdagangan akan memberikan bantuannya sebesar Rp 100 miliar. Karena keterbatasan waktu dalam pelaksanaan pembangunan di blok C dan D, maka pihaknya akan minta ke wali kota surat perpanjangan waktu pekerjaan.

‘’Karena logika Rp 100 miliar dalam (waktu pekerjaan) 2,5 bulan mustahil, siapapun tidak berani. Setelah DIPA turun dan pekerjaan dilelangkan diharapkan pada 15 Oktober pembangunan khususnya blok C sudah bisa mulai dilakukan,’’ katanya.

Untuk di tahun 2018, Kementerian juga sudah siap untuk memberikan tambahan anggaran lagi sebesar Rp 300 miliar. Sehingga diharapkan pembangunan Pasar Johar baru termasuk Kanjengan akan berjalan lancar. (duh)

You might also like

Comments are closed.