PNS Semarang Dilarang Pasang DP BBM Gambar Paslon

Wiwin Subiyono Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Wiwin Subiyono
Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Demi menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pilwakot, para personel PNS dilarang untuk melakukan aktivitas yang dapat memicu dugaan pemberian dukungan. Bahkan, PNS juga dilarang memasang foto profil berupa simbol maupun foto calon wali kota demi menjaga iklim netral dalam lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang.

“PNS jangan pasang DP (Display Picture) pasangan calon di BBM, WhatsApp dan aplikasi pesan instan lainnya. Itu sudah mengindikasikan memberikan dukungan dan bisa saja itu mempengaruhi rekan PNS lain yang melihat foto profil tersebut,” terang Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono di balai kota, Senin (7/9) siang.

Dia meminta agar PNS fokus pada tujuan utamanya, yaitu memberikan pelayanan terbaik. PNS, lanjut Wiwin, bekerja berdasarkan karir. Jadi siapapun yang menjadi wali kota tidak akan berpengaruh pada PNS tersebut. Jika PNS tersebut berprestasi, maka pastinya dia akan ditempatkan di posisi yang bagus, bukan berdasarkan dukungan pada saat pencalonan.

Oleh karena itu, Wiwin meminta kepada Panwaslu Kota Semarang untuk tegas dan responsif jika melihat indikasi ketidaknetralan PNS maupun laporan masyarakat terkait dukungan PNS pada salah satu calon wali kota. Di pemerintah sendiri akan ada Penjabat (Pj) Wali Kota, Inspektorat dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) jika nanti Panwaslu akan memberikann rekomendasi-rekomendasi pada PNS yang terbukti tidak netral.

“Sebenarnya masyarakat lah yang sebenarnya kami harapkan untuk lebih aktif memberikan masukan dan laporan kepada Panwaslu jika menemukan atau membuktikan bahwa ada PNS yang tidak netral selama Pilwakot,” pungkasnya.

Pejabat (Pj) Wali Kota Semarang, Tavip Supriyanto juga menegaskan, netralitas PNS dalam Pilwakot Semarang menjadi poin utama yang menjadi perhatiannya. Sesuai arahan gubernur, PNS tidak boleh terkotak-kotak dan tetap kompak melayani masyarakat.

‎Menurutnya, PNS memiliki hak pilih dan tidak dilarang aktif berpolitik. Namun PNS tidak boleh menggunakan nama institusi untuk mobilisasi politik mendukung calon tertentu.

“Saya tidak melarang perseorangan aktif dalam politik. Namun dilarang  keras jika personal tersebut membawa bendera institusi,” tegasnya, usai pelantikan oleh gubernur di Gedung Grhadika, Rabu (5/8) silam. (ade)

 

 

 

 

 

 

You might also like

Comments are closed.