Polda Jateng Gerebek Gudang Pestisida Ilegal Beromzet Ratusan Juta

METROSEMARANG.COM – Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jateng menggerebek sebuah gudang di Desa Kembangarum, Mrangggen, Demak yang dijadikan penyimpanan pestisida ilegal. Di dalam gudang milik Suparno tersebut, Polisi menemukan ribuan liter pestisida jenis Hebrisida siap edar.

Penggerebekan gudang pestisida ilegal di Kembangarum Demak. Foto: metrosemarang.com/efendi mangkubumi

“Nah jadi itu, mereka beli pestisida beberapa drum dari Jakarta dengan beberapa merk, kemudia mereka ecer dan dikemas kembali tanpa label serta izin edar,” ujar Kasubdit I Indagsi Ditreskrimsus Polda Jateng AKBP Egy Adrian Suez, Rabu (25/10).

Egy menambahkan, pestisida yang telah dikemas ulang tersebut dinyatakan ilegal lantaran tidak mencantumkan izin edar beserta komposisi kandungannya. Pestisida kemasan ulang ini hanya dikemas menggunakan botol polos berkapasitas 0,5 dan 1 liter.

“Jadi di botol tersebut juga tidak ada petunjuk pemakaian dan juga larangan pemakaiannya, padahal seharusnya itu harus ada,” imbuh Egy.

Selain itu, Egy juga mengatakan belum mengetahui kandungan pestisida yang dikemas ke dalam botol-botol polos tersebut. Pihaknya akan mengirim barang bukti tersebut ke Labfor untuk mengidentifikasi kandungan apa saja yang ada di dalamnya.

“Jadi kami belum bisa memastikan ini pestisida oplosan atau bukan, bahkan belum bisa dipastikian ini pestisida beneran atau bukan. Tapi dalam penjualannya memang pestisida namun tak berlabel,” bebernya.

Tak hanya itu, pestisida ini sudah diperdagangkan di beberapa wilayah di Jawa Tengah sejak beberapa tahun lalu. Di antaranya adalah Demak, Grobogan, Semarang, dan Boyolali. Satu liter pestisida dijual dengan harga Rp 43 ribu dan dalam sebulan, tersangka bisa memperoleh omzet sekitar Rp 300 juta.

Dalam pengungkapan tersebut, polisi juga mengamankan beberapa peralatan untuk mengemas kembali pestisida tersebut.

Sementara tersangka Suparno kini dijerat dengan pasal 60 ayat (1) huruf g jo pasal 36 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 12 tahun 1992 tentang sistem budidaya tanaman dan Undang-undang RI No.8 tahun 1999 tentang peelindungan konsumen dengan ancaman pidana maksimal lima tahun atau denda maksimal senilai Rp 2 miliar. (fen)

You might also like

Comments are closed.