Polisi Pastikan Sertifikat Deposito Pemkot Palsu

Diah (berkerudung) saat menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang, Selasa (14/4). Foto: metrosemarang.com/ilyas aditya
Diah (berkerudung) saat menjalani pemeriksaan di Mapolrestabes Semarang, Selasa (14/4). Foto: metrosemarang.com/ilyas aditya

SEMARANG – Pusat Laboratorium Forensik (Pus Labfor) Polri Cabang Semarang memastikan sertifikat deposito Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang pada Bank BTPN yang menjadi pangkal perkara dugaan korupsi raibnya uang Kasda Rp 22,7 miliar, palsu. Hasil ini menguatkan temuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional IV Jateng dan DIY yang sudah melakukan penyelidikan internal sejak bulan kemarin.

Uang  yang diklaim sebagai ‘deposito’ tersebut diduga tidak masuk di Bank Tabungan Pensiunan Nasional (BTPN), melainkan hanya berputar mulai dari kasda pemkot menuju ke karyawan BTPN saat itu, Diah Ayu Kusumaningrum dan berputar kembali ke oknum pejabat pemkot. Sejalan dengan  perputaran uang itu, sejumlah dokumen palsu pun dibuat  agar uang kasda Rp 22,7 miliar tersebut seolah-olah telah disimpan ke BTPN.

“Iya, sudah keluar. Kira-kira begitu lah (palsu, Red). Mengenai hasil detilnya tanya ke Polrestabes saja,” kata Kepala Pusat Laboratorium Forensik (Pus Labfor) Polri Cabang Semarang Kombes  Setiyani Dwi Astuti, Rabu (20/5).

Kendati demikian, Kapolrestabes Semarang, Kombes Pol Burhanudin, mengaku belum mengetahui secara detil terkait hasil Labfor tersebut.  “Memang sudah diajukan. Detilnya nanti menunggu Kasat Reskrim, ini masih ada kegiatan rapat, besok saja ya,” kata dia.

Hingga saat ini, penyidik Tipikor Polrestabes Semarang sendiri masih terus melakukan penyidikan mengenai siapa pembuat dokumen palsu tersebut. Penyidik juga telah menetapkan dua orang tersangka, yakni mantan karyawan BTPN Diah Ayu Kusumaningrum (DAK) dan seorang PNS Semarang Suhantoro.

Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah barang bukti yakni; bilyet deposito DG 199515, slip setoran dari tahun 2009 sampai tahun 2014 dari Pemkot, slip setoran tahun 2009 sampai 2014 dari BTPN, rekening koran tahun 2008 sampai 2014 dari pemkot dan BTPN, dan slip aplikasi pembukaan deposito.

Sebelumnya, Kepala OJK Regional IV, Y Santoso Wibowo mengatakan, pihaknya telah penyelidikan internal dan melakukan klarifikasi terhadap pihak-pihak terkait. Termasuk meminta konfirmasi tanda tangan kepala cabang BTPN sesuai yang tercantum dalam sertifikat tersebut.

Menurut dia, terdapat beberapa perbedaan pada bentuk fisik dua sertifikat itu. Untuk mendeteksi keasliannya, OJK juga melakukan pemeriksaan menggunakan alat sensor khusus. Hasilnya, sertifikat yang diterbitkan BTPN berpendar. Sebaliknya, sertifikat yang disimpan Pemkot Semarang hanya putih biasa dan tidak berpendar.

“Dugaan kami, sertifikat yang ada di Pemda dipalsukan. Namun, untuk pembuktian dan keputusannya menjadi wewenang kepolisian dan pengadilan,” kata Santoso, Selasa (21/4). (yas/MS-06)

You might also like

Comments are closed.