Politikus PKB Usul Cabut Status WNI bagi Terduga Teroris

abdul karding
Abdul Kadir Karding ikut membubuhkan tanda tangan menolak aksi terorisme di lingkungan kampus Undip Semarang. Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

METROSEMARANG.COM – Anggota Komisi III DPR, Abdul Kadir Karding mengusulkan kepada Kemenkumham agar mencabut status Warga Negara Indonesia (WNI) yang melekat pada terduga teroris yang berafiliasi dengan ISIS. Usulan tersebut disampaikannya saat menghadiri dialog deradikalisasi di Gedung Prof Sudarto Undip Semarang, Senin (29/2).

“Aksi terorisme itu kejahatan kemanusiaan yang menghancurkan kedaulatan bangsa dan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Maka, upaya untuk menimbulkan efek jera bagi para pelakunya khususnya bagi mereka yang terbaiat dengan ISIS atau kelompok lain, saya usul sebaiknya kewarganegaraannya dicabut,” ujar Abdul Kadir.

Meski begitu, ia menegaskan, pencabutan status WNI sementara ini harus diberlakukan bagi terduga teroris yang jelas-jelas jadi pengikut ISIS.

“Hanya untuk yang berbaiat ISIS. Yang telah mendeklarasikan diri di tengah masyarakat. Jadi, jangan salah paham tidak semua kelompok radikal (status WNI) dicabut,” ungkap Abdul Kadir.

Menurutnya, dengan upaya tersebut bakal efektif guna mencegah gerakan radikal yang tumbuh subur di Indonesia. “Biar kapok. Biar jera sekalian,” bebernya.

Kelompok teroris yang terbaiat ISIS yang dimaksud adalah mereka yang sudah tidak mengakui NKRI, sistem Pancasila dan kemajemukan berbangsa dan bernegara.

Ia pun juga meminta kepada pemerintah pusat untuk merevisi UU Antiterorisme pada masa mendatang. Aturan soal deradikalisasi terorisme, kata dia, harus diperjelas. Aksi-aksi yang berkaitan dengan permufakatan dan teror harus ditindak tegas.

“Ini baru usulan pribadi saya dan akan saya bawa ke Panja atau Pansus di Senayan,” kata polikus PKB tersebut.

Lebih jauh, Abdul Kadir menguraikan, usulan lain yang akan dibawa ke Pansus yakni soal penambahan anggaran BNPT yang bergerak di bidang pencegahan terorisme.

“Anggaran BNPT Rp 300 miliar itu terlalu kecil karena beban dan sumber keuangannya harus disesuaikan. Ya minimal dikasih Rp 500 miliar. Sehingga bisa terus didorong melakukan deradikalisasi untuk menangani terpidana teroris agar hidup normal di masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Saud Usman menyambut baik usulan dari politikus PKB tersebut. Baginya, penanggulangan terorisme memang harus terus-menerus digalakan agar Indonesia terbebas dari teror bom dan sejenisnya. (far)

 

You might also like

Comments are closed.