Produk Kerajinan Lokal Jateng Layak Bersaing di Pasar Bebas Asean

Kerajinan batik Jawa Tengah dinilai punya daya saing di pasar MEA. Foto: metrosemarang.com/dok
Kerajinan batik Jawa Tengah dinilai punya daya saing di pasar MEA. Foto: metrosemarang.com/dok

METROSEMARANG.COM – Para pengusaha di Jawa Tengah menegaskan tak gentar untuk bersaing di pasar bebas seiring bergulirnya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) mulai bulan ini. Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi, mengatakan ada banyak produk lokal yang bisa diadu dengan barang-barang impor dari negara Asia Tenggara lainnya.

“Ada banyak sekali produk kita di Jawa Tengah yang layak jual di Asean, mulai dari kerajinan kulit, barang-barang kayu lalu ada minuman jamu dan masih banyak lagi. Itu semua sudah merambah ke kawasan Asia Tenggara,” ujar Frans, kepada metrosemarang.com, Senin (4/1).

Menurutnya, saat ini yang perlu dilakukan ialah bagaimana pelaku usaha meningkatkan mutu produknya agar dapat menghasilkan banyak pendapatan ketika dilempar ke pasar bebas. Dengan kemampuan sebagian pengusaha di Jawa Tengah yang sudah nyemplung di pasar bebas sejak 20 tahun terakhir, lanjut Frans, secara keluruhan wilayahnya sangat pede menatap pasar liberal dalam format MEA yang dimulai bulan ini.

“Kami tak takut hadapi MEA. Kami tidak boleh pesimistis saat memasuki arus pasar bebas karena mutu barang yang dihasilkan sekarang tak kalah bagusnya dibanding negara-negara lainnya,” tegas Frans.

MEA seperti diketahui mulai bergulir pada 1 Januari 2016. Negara Asia Tenggara yang masuk dalam kawasan ekonomi ini antara lain Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Laos, Myanmar dan Vietnam. Di Indonesia khususnya Jawa Tengah sendiri, gaung MEA sudah sering terdengar sejak dua tahun belakangan.

Untuk itu, kata Frans, pemerintah daerah di 35 kabupaten/kota harus saling membantu, salah satunya meringankan beban pengusaha di sektor pajak jalan dan penerangan umum. “Pemda sebaiknya membantu meringankan beban setoran pajak jalan dan penerangan umum, karena selama ini sangat memberatkan kami,” ungkapnya.

Selain itu, ia juga meminta kepada kepala daerah untuk menekan aksi illegal produk yang kini marak terjadi di 35 kabupaten/kota. Bantuan lainnya yang dibutuhkan oleh pengusaha yakni jangan ada lagi kebijakan pungutan yang terus dilakukan di tiap daerah.

“Itu kalau bisa ditekan biar kami mudah menggenjot ekonomi daerah. Pemda jangan lagi mengganggu kita dengan pungutan yang ada selama ini,” tutupnya. (far)

You might also like

Comments are closed.