Prof Widyo Soroti Pelanggaran Hak Cipta dan Korupsi Korporasi dalam Pidato Pengukuhan

Prosesi pengukuhan Prof Widyo Pramono sebagai guru besar Ilmu Pidana Fakultas Hukum Undip, Sabtu (3/10). Foto: metrosemarang.com/abdul arif
Prosesi pengukuhan Prof Widyo Pramono sebagai guru besar Ilmu Pidana Fakultas Hukum Undip, Sabtu (3/10). Foto: metrosemarang.com/abdul arif

 

METROSEMARANG.COM – Hari ini, Sabtu (3/10) Universitas Diponegoro (Undip) Semarang mengukuhkan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Prof Widyo Pramono sebagai guru besar dosen tidak tetap di Fakultas Hukum. Prosesi pengukuhan dilaksanakan dalam rapat senat terbuka yang digelar di Gedung Prof Soedarto Kampus Undip Tembalang.

Dalam pidato pengukuhannya, lelaki kelahiran Nganjuk, 7 Agustus 1957 itu menyoroti masalah pertanggungjawaban pidana korporasi hak cipta dan korupsi.

Prof Widyo mengatakan, meskipun ada 70 jenis pidana dia hanya menyoroti dua itu. Menurut dia, pelanggaran hak cipta di Indonesia marak sekali. Jika tidak ditangani menurutnya akan merugikan negara.

“Pelanggaran hak cipta yang menimpa perguruan tinggi misalnya. Banyak karya ilmiah, bahan makalah dibuat tidak jujur. Ada dosen bikin buku tentang korupsi tapi isinya plagiasi. Kalau buku hasil plagiarisme dipakai referensi mahasiswa bagaimana itu? Ini tak boleh dibiarkan. Ini perlu kita sikapi bersama,” katanya.

Persoalan kedua yang ia soroti yaitu korupsi. Dia menyebut korupsi oleh korporasi sangat menggejala. Dia mencontohkan  yang mencuat yaitu kasus Asian Agri yang merugikan Rp 2,5 triliun, kasus Indosat Rp 1,3 triliun.

“Belum kasus lainnya. Aparat penegak hukum diharapkan mulai berani. Korporasi itu ditindak sebagaimana mestinya,” katanya.

Prof Widyo merasa bangga atas pengukuhannya sebagai guru besar tidak tetap di Undip. Dia menyampaikan, menerima kabar baik itu pada 21 September 2015 lalu. Hari itu Rwktor Undip Prof Yos Johan Utama menyampaikan SK pengangkatan guru besar tidak tetap dari Menristekdikti.

“Saya merasa gembira dan senang bisa diterima dan bergabung ditetapkan oleh Menristekdikti. Insya Allah kami akan laksanakan secara amanah,” katanya. (CR-06)

You might also like

Comments are closed.