Proyek Kolam Retensi Muktiharjo Tunggu Lampu Hijau Kejati

Kelanjutan proyek Kolam Retensi Muktiharjo Kidul menunggu keputusan kejaksaan. Proyek pengendali banjir ini mangkrak setelah ditemukan ada dugaan korupsi di dalamnya. Foto: metrosemarang.com/dok
Kelanjutan proyek Kolam Retensi Muktiharjo Kidul menunggu keputusan kejaksaan. Proyek pengendali banjir ini mangkrak setelah ditemukan ada dugaan korupsi di dalamnya. Foto: metrosemarang.com/dok

 

METROSEMARANG.COM – Pemkot Semarang belum mendapat kejelasan terkait progres pembangunan Kolam Retensi Muktiharjo Kidul. Hal ini dikarenakan status hukum proyek tersebut yang saat ini ditangani Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

Menurut Plt Kepala Dinas PSDA dan ESDM Kota Semarang Ayu Entys, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Kota Semarang terkait dengan proses pekerjaan Kolam Retensi Muktijharjo Kidul dapat sudah dapat dikerjakan atau tidak boleh sama sekali. Dia mengatakan Kejari Semarang saat ini masih mengkonsultasikannya ke Pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.

“Akan kami undang kontraktor, jadi tahapannya kalau sudah ada jawaban dari kejaksaan mengenai boleh atau tidaknya proyek tersebut. Apabila boleh dilaksanakan, PSDA akan mengundang kontraktor konsultas perencana, dan pengawas pekerjaan apakah bisa dilaksanakan dengan kurun waktu yang mepet,” terang Ayu Entys, Senin (26/10).

Jika tidak memungkinkan akan kembali dilakukan pelelangan ulang di tahun 2016. Pemkot tidak akan melakukan tindakan gegabah dengan hanya merampungkan proyek saja, namun juga harus realistis dengan kenyataan.

Dia menambahkan, terkait gagalnya proyek tersebut, Pemkot tidak akan tidak akan mem-blacklist kontraktor karena kesalahan bukan pada kontraktor, melainkan administrasi dari pihak Pemkot semarang akibat kendala persoalan hukum sehingga memaksa proyek tersebut harus berhenti.

Dalam proyek kolam retensi di Kecamatan Pedurungan itu, dianggarkan dengan pagu hampir Rp 34,9 miliar dari Daftar Isian Pelaksaan Anggaran APBD Kota Semarang tahun 2014. Namun, setelah dilelang, proyek anggaran itu dimenangkan oleh PT Harmony International Technology dengan penawaran anggaran Rp 33,7 miliar. Sedangkan  CV Prima Design merupakan konsultan pelaksana.

Dua petinggi PT HIT sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus yang mulai disidangkan di Pengadilan Tipikor Semarang tersebut. Mereka adalah Handawati Utomo (direktur) dan Tri Budi Joko Purwanto (komisaris).

Kejati juga menetapkan empat tersangka lainnya dalam kasus yang sama. Dua di antaranya adalah pejabat di Dinas PSDA dan ESDM, Rosyid Hudoyo dan Nugroho Joko Purwanto. Sedangkan dua tersangka lainnya adalah Imron Rosyadi (konsultan pengawas) dan Tyas Sapto Nugroho (Dirut CV Prima Design). (ade)

 

 

 

You might also like

Comments are closed.