Proyek Semen Rembang Digugat, Walhi Tuding SK Gubernur Cacat Hukum

METROSEMARANG.COM – Proyek penambangan kapur milik PT Semen Indonesia di Kabupaten Rembang digugat oleh aktivis gabungan Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), LBH Semarang serta Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).

Sidang gugatan Pabrik Semen Rembang di PTUN Semarang, Senin (7/8). Foto: metrosemarang.com/fariz fardianto

Dalam gugatannya, Walhi menuding SK Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bernomor 660.1/4 tahun 2017 telah cacat hukum.

Ahmad Redi, ahli hukum dan lingkungan dari Universitas Tarumanegara Jakarta mengungkapkan bahwa keputusan Gubernur Ganjar Pranowo yang menerbitkan izin penambangan bahan baku semen untuk Semen Indonesia di Rembang, tidak tepat.

Hal ini karena aturan tersebut tidak mendasarkan diri dari persyaratan dalam dokumen asal.

“Kalau kemudian buat izin baru ya ngawal dari awal, membuat kerangka acuan, Amdal dst, itu menurut saya sesuai tertib administrasi lingkungan,” kata Redi usai menghadiri sidang gugatan Pabrik Semen Rembang di PTUN Jalan Abdurahman Saleh Semarang, Senin (7/8).

Seperti diketahui, Ganjar sempat mencabut izin sesuai perintah MA dalam putusan peninjauan kembali (PK) nomor 99 PK/TUN/2016. Tetapi, dia lalu menerbitkan lagi SK baru nomor 660.1/4 tahun 2017 dengan mencabut keputusannya yang lama soal penambangan Semen Indonesia.

Ia menjelaskan sidang gugatan hari ini dimulai dari agenda pemeriksaan berkas gugatan awal. Sidang dipimpin oleh Ketua Hakim PTUN Diyah Widiastuti dengan menghadirkan penggugat Nur Hayati dari Walhi serta pejabat dari Biro Hukum Pemprov Jateng.

Ia mengatakan perubahan addendum dalam izin lingkungan pertambangan sudah diatur dalam UU Lingkungan Hidup berikut Peraturan Pemerintah (PP) yang mengaturnya.

Sehingga, menurutnya jika ada syarat perubahan yang tidak mencantumkan pada putusan pengadilan, maka SK gubernur tidak sesuai dengan asas pemerintahan dan UU lingkungan,”

“Terbitnya addendum itu menurut saya bentuk kesewenang-wenangan. Apalagi, kebijakannya di luar putusan pengadilan,” tegasnya.

Saat dikonfirmasi di tempat yang sama, Kepala Biro Hukum Pemprov Jawa Tengah Iwanudin Iskandar mengklaim upaya menerbitkan addendum baru bagi Semen Indonesia sudah sah dan putusan Mahkamah Agung (MA).

“Ini menjalankan perintah putusan MA tahun 2016. Sah atau tidak, mari diuji,” cetusnya.

Sidang gugatan berikutnya akan digelar pekan depan lagi dengan pembacaan agenda penelitian dan putusan atas kasus tersebut. (far)

You might also like

Comments are closed.