Raperda Pengelolaan Rumah Kos Mulai Dibahas

METROSEMARANG.COM – Potensi pendapatan daerah dari banyaknya rumah kos di Kota Semarang masih belum dikelola secara maksimal. Karena itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Semarang sedang menyusun Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pengelolaan Rumah Kos untuk mengaturnya.

Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos DPRD Kota Semarang meninjau Rumah Kos D’Paragon di Jalan Jogja, Selasa (16/5). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Nantinya pendataan rumah kos, perlindungan terhadap pengelola rumah kos, dan potensi pendapatan daerah dari sektor ini akan lebih dioptimalkan. Untuk mendapatkan masukan dalam menyusun raperda Panitia Khusus (Pansus) Raperda Pengelolaan Rumah Kos pun melakukan tinjauan lapangan ke sejumlah rumah kos, salah satunya di Rumah Kos D’Paragon di Jalan Jogja, Selasa (16/5).

”Kami ingin melihat kondisi dan situasi penyelenggaraan rumah kos. Dari hasil tinjauan kami berharap bisa menghasilkan raperda yang benar-benar bisa diimplementasikan secara maksimal,” kata Ketua Pansus Raperda Pengelolaan Rumah Kos DPRD Kota Semarang, Suharsono, yang memimpin tinjauan lapangan.

Pansus ingin mendapat masukan dari pihak terkait seperti dari masyarakat, pengelola rumah kos, dan pihak berkompeten lainnya. Sebab dalam raperda akan mencakup peraturan tentang masalah keamanan dan ketertiban lingkungan, izin pengelolaan rumah kos, ketertiban administrasi kependudukan, hingga masalah kewajiban pajak yang harus dibayar oleh pengelola rumah kos.

Dalam raperda, Suharsono memastikan, pengelola rumah kos akan dilindungi oleh pemkot namun pemkot juga harus mendapatkan keuntungan dari sisi pendapatan. Semua hak dan kewajiban pengelola rumah kos dan penghuni kos akan disinkronkan sehingga penyelenggaraan rumah kos di Kota Semarang benar-benar dapat menambah kemajuan kota.

”Kami di sini (D’Paragon) masih tahap awal, sehingga tinjauan tidak dalam rangka mencari kekurangan, tapi minta masukan dari penyelenggara kos. Meskipun sebenarnya banyak yang bisa dicek misalnya IMB, izin penyambungan jalan masuk, dan masalah pembayaran pajak,” pungkasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.