Ratusan Alumni Undip Kirim Surat Terbuka untuk Rektor

Ilustrasi
Ilustrasi

METROSEMARANG.COM – Pelarangan diskusi Lesbian Gay, Biseksual dan Transgender (LGBT) di Universitas Diponegoro memantik keprihatinan para alumni. Ratusan mantan mahasiswa Undip mengirimkan surat terbuka bernada protes terhadap Rektor Undip Prof Yos Johan Utama.

Ratusan alumni Universitas Diponegoro Semarang mengecam tindakan rektor dan dekan yang melarang diskusi mahasiswa di kampus. Tindakan rektor dinilai semena-mena karena di luar jabatan pokok dan fungsinya.

Para alumni mengkoordinasikan gerakan di jejaring sosial Facebook. Mereka membuat fanpage bernama “Alumni UNDIP Semarang Pendukung Kebebasan Berdiskusi & Menyatakan Pendapat”. Di laman tersebut terdapat surat terbuka yang ditujukan pada Prof Yos Johan Utama.

Surat terbuka tersebut langsung menyebar luas. Ratusan alumni Undip menyatakan ikut menandatangani surat tersebut dengan mencantumkan nama, nomor induk mahasiswa, fakultas, dan angkatan. Surat tersebut kemudian dikirimkan melalui Facebook juga ke akun Yos Johan Utama.

Juru bicara alumni Undip, Dody Setiadi mengatakan, sudah semestinya mahasiswa diberi kebebasan untuk menggelar diskusi dengan tema apapun. Kampus sebagai institusi akademik diberikan perlindungan oleh Undang-Undang untuk menggelar mimbar bebas.

“Setelah mengkaji Undang-Undang, kemudian Peraturan Pemerintah, hingga Statuta Undip yang terakhir, kebebasan itu dijamin. Apa yang dilakukan oleh rektor tidak profesional,” ujar Dody‎, Senin (16/11).

Kontroversi ini berawal ketika diskusi bertema “LGBT Dalam Sosial Masyarakat Indonesia” oleh Lembaga Pers Mahasiswa Gema Keadilan Undip tidak diberi izin untuk digelar. Sedianya diskusi digelar pada Kamis, 12 November 2015 dengan nara sumber Ketua Komunitas Gay Semarang Yosef, Dosen Hak Asasi Manusia Undip Marten Hanura dan Dosen Fakultas Kedokteran Undip Zulfa Juniarto.

Dedy mengatakan, pihaknya bersama-sama bersepakat untuk membuat surat terbuka yang ditujukan kepada rektor. Mereka ingin agar rektor sadar atas kebijakan yang telah dicetuskan itu tidak benar, dan harusnya tidak perlu melakukan pelarangan.

“Rektor bukan kapasitasnya untuk melarang. Tugas rektor itu menjamin iklim akademik,” ujar dia lagi.

Terkait diskusi yang perlu izin, ia menyangsikan alasan yang dibuat oleh rektor. Pihak mahasiswa tentunya telah mempersiapkan banyak hal, terutama berkoordinasi dengan nara sumber, pengelola gedung dan pihak keamanan kampus.

“Izin diskusi gak boleh berbelit-belit. Toh, fasilitas itu untuk pengembangan mahasiswanya,” ungkapnya lagi. (byo)

You might also like

Comments are closed.