Refleksi Hari Nusantara: Antara Deklarasi Djuanda, Dekrit Presiden dan Poros Maritim

Oleh: Hendra Wiguna *)

Rakyat jangan dibingungkan dengan pergantian visi dan misi setiap bergantinya kepemimpinan. Pemerintah harus jelas dan tegas untuk pembangunan dan mempersiapkan Indonesia ke depannya

DEKLARASI Djuanda yang kini dikenang sebagai Hari Nusantara, dicetuskan pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan keputusan penting yang dibuat oleh bangsa Indonesia. Deklarasi yang melibatkan andil besar Perdana Menteri Ir. Djuanda Kertawidjaja itu menjadi tonggak pembangunan negara Indonesia sebagai negara maritim saat ini.

Foto: metrosemarang.com

Deklarasi Djuanda bisa dibilang sebagai pengukuh simpul-simpul peristwa bersejarah. Yakni Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, Proklamasi 17 Agustus 1945, dan berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 18 Agustus 1945.

 

Kala itu, pengaruh kolonialisme yang berusaha memecah belah Indonesia, masih kentara. Keputusan lantas dibuat untuk memutus pengaruh tersebut. Ini menjadi fondasi awal yang baik dalam membangun Indonesia sebagai negara maritim yang besar serta digdaya. Pemerintah kala itu dengan berani mendeklarasikannya sebagai ketegasan bahwa laut adalah pemersatu bangsa ini, bukan pemisah.

 

Pemerintah kala itu dengan berani mendeklarasikannya sebagai ketegasan bahwa laut adalah pemersatu bangsa ini, bukan pemisah.

Upaya pemerintah pada kala itu masih menemui banyak kendala. Pemerintah belum menemukan format yang tepat. Indonesia pada saat itu masih menggunakan UUD Sementara 1950 (UUDS 50) sebagai kelanjutan dari UUD RIS yang ditetapkan bersama Belanda di Den Haag pada 27 Desember 1949. Aturan itu merupakan pengukuh dari aturan-aturan Kolonial Hindia Belanda sebelum Proklamasi Kemerdekaan. Termasuk Ordonansi Hindia Belanda 1939, yaitu Teritoriale Zeeën en Maritieme Kringen Ordonantie 1939 (TZMKO 1939).

 

Dalam hal ini Indonesia masih dirugikan. Karena dalam peraturan tersebut menerangkan bahwa pulau-pulau di wilayah Nusantara dipisahkan oleh laut di sekelilingnya. Setiap pulau hanya mempunyai laut di sekelilingnya, sejauh 3 mil dari garis pantai. Sehingga kapal asing boleh dengan bebas melayari laut yang memisahkan pulau-pulau tersebut.

 

UUDS 50 menjadikan Deklarasi Djuanda hanya sebagai sebuah euforia hukum yang tidak berkutik di bawah naungannya. Alhasil, kondisi itu mengantarkan Indonesia pada kondisi di ujung tanduk, dengan terjadinya disintegrasi bangsa.

 

Hal tersebut akhirnya diakhiri dengan Dekrit Presiden Sukarno yang berisi bubarkan Dewan Konstituante, Kembali ke UUD 45, dan bentuk MPRS (Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara) serta DPAS (Dewan Pertimbangan Agung Semnetara). Tentunya ini sebagai upaya penyelamatan bangsa dan negara.

 

Dekrit tersebut diumumkan pada tanggal 5 Juli 1959 di Istana Negara. Hadirnya dekrit ini membawa kembali ruh kemerdekaan Indonesia. Di mana bangsa dan negara ini berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila serta menghadirkan kembali cita-cita Sumpah Pemuda, yaitu mengangkat harkat dan martabat hidup bangsa Indonesia.

 

Dekrit Presiden mampu memperkuat Deklarasi Djuanda yang kemudian dilanjutkan dengan UNCLOS 1982 (United Nations Convention on the Law of the Sea, 10 Desember 1982). Jiwa kepemimpinan yang dimiliki Presiden Sukarno menjadikan kebijakan-kebijakan pemerintah pada kala itu mengarah kepada pembangunan Indonesia sebagai negara maritim.

 

Maknanya, Presiden RI pertama itu memiliki jiwa ocean leadership dalam pemerintahannya. Dengan hadirnya kekuatan TNI AL (dulu ALRI) menjadi salah satu bukti pada saat itu bangsa ini memulai membangun negara maritime. Hal itu ditandai dengan kelengkapan alat utama sistem senjata yang mutakhir di zamannya.

 

Selanjutnya, Indonesia mampu memberikan pengaruh yang besar dalam diplomasi maritim baik di kawasan maupun di dunia internasional, di bawah landasan Pembukaan UUD 1945.

 

Kembali Hadir

Setelah sekian lama tak lagi terangkat ke permukaan, tekad pembangunan bangsa dan negara maritim kembali hadir pada era Gus Dur. Kala itu, presiden RI keempat tersebut hendak membangun NKRI sebagai negara maritim, dengan pijakan UUD Amandemen. Namun sangat disayangkan upaya pada saat itu harus kandas di tengah jalan.

 

Walau demikian, tekad Gus Dur masih meninggalkan benih-benih semangat kemaritiman. Gus Dur meninggalkan lembaga-lembaga yang mendorong Indonesia menuju negara maritim yang terbentuk di era kepimpinannya. Sebut saja Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) yang dibentuk pada tanggal 10 November 1999 yang saat itu masih bernama Departemen Eksplorasi Laut. Era Gus Dur juga meninggalkan Dewan Maritim Indonesia. Hal itu merupakan terobosan strategis dalam pembangunan nasional.

 

Maju mundurnya visi bangsa untuk mewujudkan negara maritim harus menjadi pelajaran bagi pemerintah saat ini. Rakyat jangan dibingungkan dengan pergantian visi dan misi setiap bergantinya kepemimpinan. Pemerintah harus jelas dan tegas untuk pembangunan dan mempersiapkan Indonesia ke depannya.

 

Jika visi poros maritim dunia menjadi konsep pemerintahan saat ini, harapannya harus diimbangi dengan keputusan-keputusan yang sifatnya jelas dan berkelanjutan. Hadirnya Deklarasi Djuanda menyatakan kepada dunia bahwa laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara dan di dalam kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan wilayah NKRI. Ditambah, Dekrit Presiden Sukarno menjadi bukti keberanian dan tekad yang sungguh-sungguh dari pemerintah kala itu guna mewujudkan kejayaan Indonesia di bidang kemaritiman dan sebagai upaya pemersatu bangsa dan negara ini.

 

Sejarah harus digunakan sebagai rujukan atau pelajaran terbaik bagi keberlanjutan visi poros maritim saat ini. Oleh karena itu, bukan hanya pemerintah, namun seluruh bangsa Indonesia juga harus mulai menyadari jati diri bangsa ini dan melakukan langkah-langkah untuk mewujudakan poros maritim dunia.

 

Bak mengulang kejayaan maritim masa lalu, Dekrit Presiden merupakan kunci dari terwujudnya negara maritim yang disegani. Selanjutnya, beranikah pemerintah dan rakyat mewujudkan itu? Tentunya dari waktu ke waktu, segala masukan sebagai upaya perbaikan dari setiap kebijakan sangat diperlukan. Jika kita bersama-sama dalam satu visi kembali ke UUD 1945 bukan hal yang tidak mungkin Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan terwujud. (*)

 

*) Penulis adalah Humas Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Kota Semarang
Artikel merupakan kiriman dan dipertanggungjawabkan penulis

Comments are closed.