Revisi Perda, Pondok Wisata hingga Kondominium Wajib Bayar Pajak

METROSEMARANG.COM – DPRD dan Pemkot Semarang sedang membahas perubahan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan menjadi lebih spesifik. Pondok wisata hingga aparteman yang menyatu dengan hotel nantinya wajib membayar pajak. Sementara kegiatan golf akan dihapus sebagai objek wajib pajak.

Pansus Perubahan Perda Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan DPRD Kota Semarang saat meninjau sejumlah hotel untuk mendapat masukan, Senin (22/5). Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Ketua Pansus Perubahan Perda tentang Pajak Hotel, Restoran dan Hiburan DPRD Kota Semarang, Wachid Nurmiyanto mengatakan, dalam perda sebelumnya item-item yang dikenakan pajak masih belum spesifik. Namun dalam perubahan ini nanti item-item yang menjadi objek pajak akan diatur lebih jelas dan spesifik.

”Dulu cuma hotel dan losmen, sekarang pondok/gubug wisata, motel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel semuanya dikenakan pajak. Termasuk kos-kosan 10 kamar lebih masuk kategori hotel dan wajib kena pajak,” katanya saat meninjau sejumlah hotel dan restoran untuk mendapat masukan tentang perubahan perda, Senin (22/5).

Besaran nilai pajak direncanakan berbeda yakni untuk di luar pondok wisata dan kos-kosan sebesar 10% dari pendapatan. Sedangkan untuk pondok wisata dan kos-kosan sendiri hanya sekitar 5%. Karena pondok wisata dinilai yang mengelola biasanya hanya usaha mikro atau UMKM.

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang diharapkan nanti segera untuk menginventarisir jumlah masing-masing objek pajak tersebut. Mulai dari hotel, kondominium, apartemen yang menyatu dengan hotel, pondok wisata, dan lainnya secara jelas sehingga tidak ada multitafsir.

”Kalau misalnya kos-kosan ya pasti kena pajak. Sedang soal target pendapatan akan dibicarakan ketika nanti membahas tentang potensi dan realisasi pajak. Pansus hanya membahas regulasi atau mekanisme sistem perpajakan,” ungkapnya.

Dikatakan, perubahan perda ini akan lebih mengakomodir pengusaha kecil supaya lebih mampu bersaing. Karena untuk restoran yang awalnya pendapatan di bawah Rp 15 juta setahun sudah kena pajak, sekarang dinaikkan menjadi Rp 54 juta baru kena pajak.

Sedangkan untuk pajak hiburan, kegiatan golf yang semula terkena pajak maka dalam perubahan perda akan dihapus atau dihilangkan sebagai objek pajak. Hal ini menyesuaikan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi yang telah menghapusnya.

”Melalui perwal dari perda ini nanti juga akan diatur kewajiban menerapkan aplikasi pajak online, agar menjadi payung hukum teknis ketika Bapenda kerja di lapangan,” pungkas Wachid Nurmiyanto didampingi para anggota Pansus. (duh)

You might also like

Comments are closed.