Revisi Permenhub 26, Ini Ketentuan Tarif untuk Taksi Online

METROSEMARANG.COM – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) meminta kepada para pengusaha taksi konvensional untuk berbenah seiring adanya pemberlakuan revisi Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang akan diberlakukan 1 November nanti.

Ilustrasi

“Ini seharusnya bukan hanya online yang ditata, (angkutan) konvensional juga harus berbenah diri karena dengan adanya kompetisi ini diharapkan kualitas pelayanannya meningkat dan harganya lebih baik buat masyarakat,” ungkap Sekretaris Jenderal Kemenhub Sugihardjo, dalam keterangan yang diterima metrosemarang.com, Minggu (22/10).

Revisi Permenhub Nomor 26 itu, katanya telah sesuai dengan putusan Mahkamah Agung terhadap sejumlah pasal dalam Permenhub 26 yang digetok beberapa waktu lalu.

Lebih jauh lagi, ia menerangkan penumpang taksi online akan dikenai tarif batas atas dan bawah. Pengenaan tarif batas atas demi melindungi kepentingan masyarakat dari tarif yang ugal-ugalan.

“Tarif batas atas itu untuk melindungi kepentingan masyarakat daripada tarif yang berlebihan misalnya pada saat hujan atau jam sibuk biasanya harganya lebih tinggi dari konvensional itu dilindungi batas atasnya,”.

Untuk tarif batas bawah ditetapkan untuk menjaga persaingan usaha yang sehat sekaligus memberi keleluasaan bagi operator angkutan umum agar bisa merawat kendaraannya.

Untuk besaran tarif batas atas dan bawah dibagi dua wilayah. Wilayah satu meliputi Sumatera, Jawa, dan Bali. Wilayah dua meliputi Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, dan Papua.

Tarif batas atasnya Rp 6.000 per kilometer, batas bawahnya Rp 3.500 per kilometer. Untuk wilayah dua karena sparepartnya mahal maka tarif batas atasnya Rp 6.500 per kilometer, batas bawahnya Rp 3.700 per kilometer.

“Keseimbangan supply dan demand karena itu harus dihitung kuotanya sesuai dengan wilayah operasi,” paparnya.

Di luar itu, ia mengatakan penyelenggara angkutan umum wajib berbadan hukum sesuai UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. “Badan hukum bisa PT maupun koperasi,” jelasnya.

Selain Semarang  Kemenhub juga melakukan sosialisasi revisi Permenhub 26 tahun 2017 di enam kota lainnya yaitu Medan, Palembang, Balikpapan, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Bandung. (far)

You might also like

Comments are closed.