Salahi Aturan Pemasangan, Atribut Parpol Siap-siap Diberangus

Atribut parpol berukuran cukup besar terpasang di Jalan Pamularsih yang bisa membahayakan pengguna kendaraan. Foto: metrosemarang.com/khoiruddin muhammad
Atribut parpol berukuran cukup besar terpasang di Jalan Pamularsih yang bisa membahayakan pengguna kendaraan. Foto: metrosemarang.com/khoiruddin muhammad

METROSEMARANG.COM – Kepala Sub Bidang Budaya dan Pendidikan Politik Kesbangpolinmas Kota Semarang, Sunarso geram atas pemasangan atribut partai politik (Parpol) yang tidak sesuai aturan. Atribut parpol yang salahi aturan tersebut terancam diberangus.

“Saya kasih izin saja banyak yang melanggar. Apalagi yang tidak berizin, itu malah seenaknya sendiri. Itu jelas melanggar Perwal (Peraturan Wali Kota),” kata Sunarso dengan nada geram saat ditemui metrosemarang.com di kantornya, Gedung Pandanaran lantai VI, Selasa (16/2).

Aturan yang dimaksud Sunarso adalah Peraturan Wali Kota 30 A Tahun 2013 tentang tata tertib pemasangan atribut partai politik, alat peraga kampanye peserta pemilu dan pemilukada serta atribut organisasi kemasyarakatan di Kota Semarang.

Sunarso melanjutkan, memasang atribut parpol pada dasarnya sah-sah saja. Asalkan sudah mengurus perizinan dan tidak memasang di tempat yang terlarang. “Intinya harus mengjukan izin,” tegasnya.

Menurutnya, panitia yang memasang bendera sebenarnya sudah tahu jika pemasangan bendera di tempat tertentu tidak diperbolehkan. Seperti di Jembatan Kaligarang atau memasang di tengah jalan. “Heran juga, aslinya sudah tahu aturan, dia pinginya masang seenaknya sendiri,” ungkap Sunarso.

Dari pantauan di lapangan, beberapa bendera parpol terpasang di sejumlah jalan protokol Kota Semarang. Atribut Gerindra dan PKS terpasang di pertigaan Jalan S Parman, sedangkan Hanura di Jembatan Kaligarang. Di Jalan Pamularsih, sejumlah bendera Gerindra berukuran cukup besar hanya diikat menggunakan tali, sehingga rawan roboh.

Dari atribut tersebut ada yang berizin namun masa berlakunya sudah habis, bahkan ada yang tak pernah mengurus perizinan sama sekali. “PKB itu tidak ada izinnya blas, surat permohonannya juga nggak ada. Padahal, setiap permohonan pasti kita layani kalau tidak ada ya kita sikat,” tandasnya. (din)

You might also like

Comments are closed.