Sampah Plastik Harus Diselesaikan dari Hulu sampai Hilir

Sosialisasi kantong plastik berbayar di Simpang Lima, Minggu (21/2). Foto: metrosemarang.com/khoiruddin muhammad
Sosialisasi kantong plastik berbayar di Simpang Lima, Minggu (21/2). Foto: metrosemarang.com/khoiruddin muhammad

METROSEMARANG.COM – Kebijakan kantong plastik berbayar resmi diberlakukan di Semarang, Minggu (21/2). Dengan kebijakan tersebut, diharapkan dapat menekan penggunaan plastik yang pada akhirnya menjadi sampah yang sudah terurai oleh alam.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia (Aprindo) Budi Handoyo Susena mengungkapkan, hasil dari kebijakan ini belum bisa terasa dalam jangka waktu dekat. Hal ini karena butuh proses untuk mengajak masyarakat agar beralih ke kantong ramah lingkungan saat berbelanja.

“Nggak bisa segera, tapi lambat laun masyarakat akan sadar. Perlu sosialisasi yang lebih lama agar diketahui oleh banyak masyarakat mengenai bahaya sampah plastik,” kata Budi Handoyo saat ditemui usai launching kantong plastik berbayar di CFD Simpang Lima, Minggu (21/2) pagi.

Menurutnya, tidak hanya kantong plastik untuk berbelanja saja yang harus dikurangi pemakaiannya. Melainkan juga produk-produk kemasan yang menggunakan bahan plastik juga perlu dikurangi. “Kita harus diet kantong plastik, jadi jangan boros. Pakai seperlunya kemudian kita ganti dengan yang bisa terurai,” sambungnya.

Disinggung mengenai langkah penghentian produksi oleh perusahaan-perisahaan pabrik plastik, pihaknya mengaku tidak mempunyai kewenangan mengenai hal itu. Kebijakan terkait korporasi, menurut dia merupakan tugas pemerintah. “Saya belum berkordinasi, itu kan tugas pemerintah untuk membatasi pengeluaran produksi kantong plastik,” terangnya.

Dia menambahkan, diperlukan lembaga yang mampu menciptakan suatu teknologi baru yang mampu mengolah sampah menjadi bentuk lain. Agar sampah plastik khususnya tidak berakhir di tempat sampah.

Sementara, Manajer Advokasi Hukum Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Muhnur Sathayaprabu mengungkapkan, kebijakan plastik berbayar tidak akan efektif selama persoalan dari hulu yakni korporasi yang memproduksi plastik tidak mengurangi jumlah produksinya. “Negara harus meminta korporasi untuk menghentikan produksinya,” kata dia.

Tanpa adanya paksaan dari pemerintah, maka perusahaan tidak akan mengurangi jumlah sampah plastik. Persoalan di hilir, lanjut Munhur, berkaitan dengan perilaku masyarakat yang perlu diubah. Karena penghasil sampah plastik terbesar merupakan hasil produk plastik rumah tangga.

“Pengurangan produksi itu menjadi jalan sementara untuk mengubah perilaku produksi korporasi-korporasi tersebut, selanjutnya produksi perlu dihentikan,” cetusnya. (din)

You might also like

Comments are closed.