Sekolahnya akan Digusur, Ratusan Siswa SD di Kebonharjo Demo Tolak Pembangunan Rel

Ratusan siswa SD ini ikut menolak rencana pembangunan rel yang akan menggusur sekolah mereka. Foto: metrosemarang.com/ilyas aditya
Ratusan siswa SD ini ikut menolak rencana pembangunan rel yang akan menggusur sekolah mereka. Foto: metrosemarang.com/ilyas aditya

SEMARANG – Ratusan siswa SD Kusuma Bhakti, Kelurahan Tanjung Mas, Kecamatan Semarang Utara, berbondong-bondong keluar dari gedung sekolah disaat bel jam istirahat dibunyikan, Kamis (28/5) pagi. Mereka berbaur bersama warga Kebonharjo yang sedang menggelar aksi unjuk rasa menentang proyek pembangunan rel oleh PT KAI.

Dengan membentangkan spanduk bertuliskan Neokolonialisme, para pelajar yang  didominasi warga Kebonharjo tersebut  ikut terlibat dalam pemasangan berbagai macam spanduk penolakan di beberapa titik di dalam kampung.

Penolakan tersebut adalah buntut dari pemetakan lahan proyek rel baru secara semena-mena yang dilakukan oleh petugas KAI pada 23 Maret 2015 lalu. Saat itu, beberapa petugas datang dan langsung mencorat-coret jalan serta tembok rumah warga dengan cat merah, tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu.

Pihak KAI hanya mengirim surat pemberitahuan pelaksanaan mapping dan pendataan aset tanah tertanggal 18 Maret 2015, ke kelurahan setempat. Dalam surat tersebut, disampaikan bahwa tim penertiban Daop IV PT KAI akan melakukan maaping aset tanah milik PT KAI.

Padahal, lahan tempat akan dijalankannya proyek rel tersebut diklaim lahan milik warga yang berstatus hak milik (SHM) dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Semarang. Tentu saja, jika wacana proyek tersebut tetap berlanjut, bisa dipastikan ribuan rumah akan digusur.

Sementara, kuasa hukum warga Kebonharjo, Budi Sekoriyanto mengatakan, tindakan KAI tersebut merupakan sebuah bentuk arogansi. Ia menilai adanya proyek pembuatan rel tersebut akan sangat merugikan warga.

“Tidak ada sosialisasi. Di sini ada sebanyak 3.360 sertifikat SHM atas nama warga sejak 2001 silam. KAI tidak bisa seenaknya melakukan penggusuran,” kata Budi.

Untuk itu, bersama warga ia mengaku akan tetap memertahankan lahan tersebut. Ia juga meminta pihak KAI untuk mengakui keabsahan sertifikat yang dimiliki warga, serta merubah rencana pembutan rel yang akan menerjang rumah warga, sekolah dan tiga mushola itu.

“Selain itu tuntutan kami juga mengubah Perda No 14 tahun 2011, Pasal 20 tentang Perubahan Pemukiman menjadi Transportasi Terminal Peti Kemas Tipe C seluas 5 hektar yang ditandatangani Wali Kota saat itu Soemarmo dan Sekda Akhmat Zaenuri, tanpa melibatkan DPRD kota, ” imbuh dia. (yas)

You might also like

Comments are closed.