Selamatkan Sumber Daya Alam, KPK Gencarkan Sosialisasi di 34 Provinsi

Rapat Monev GN Penyelematan sumber daya alam yang digelar KPK bersama pemerintah provinsi di Patra Jasa, Rabu (20/5). Foto: metrosemarang.com/achmad nurseha
Rapat Monev GN Penyelematan sumber daya alam yang digelar KPK bersama pemerintah provinsi di Patra Jasa, Rabu (20/5). Foto: metrosemarang.com/achmad nurseha

SEMARANG – Sebagai langkah penyelamatan sumber daya alam di Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN Penyelamatan SDA) Indonesia pada sektor pertambangan, kehutanan, dan perkebunan, Rabu (20/5). Rapat yang berlangsung di Hotel Patra Jasa Semarang ini terkait empat provinsi di Pulau Jawa, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur.

Plt. Wakil Ketua KPK Johan Budi SP sekaligus pimpinan rapat menekankan bahwa kegiatan ini merupakan upaya pencegahan yang terintegrasi agar dampak  positif  kian luas dirasakan masyarakat. Sehingga, salah satu agenda utama dalam rapat  Monev  ini adalah paparan oleh pemerintah daerah atas kemajuan implementasi lima sasaran rencana aksi Koordinasi dan Supervisi (Korsup) pertambangan Minerba.

“Hingga 2014, upaya pencegahan yang dilakukan KPK telah menyelamatkan Rp 294 triliun. Untuk tahun ini pencegahan harus lebih dioptimalkan,” ucapnya.

Mengingat sejumlah persoalan yang ada, Johan berharap sasaran kegiatan GN-SDA ini bisa tercapai. Sehingga bisa membangun tata kelola sumber daya alam yang bersih dan sinergis di antara pemangku kepentingan, untuk dipergunakan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Lima sasaran Rencana Aksi Korsup pertambangan Minerba tersebut yaitu penataan Izin Usaha Pertambangan (IUP), pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan Minerba, dan pelaksanaan pengawasan  produksi pertambangan Minerba. Kemudian, pelaksanaan kewajiban pengolahan atau pemurnian hasil tambang Minerba, dan pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan atau pengapalan hasil tambang Minerba.

Pada acara yang juga dihadiri oleh empat Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) perwakilan setiap kepala daerah terkait ini, tercatat 19 provinsi telah menandatangani kesepakatan Korsup Minerba di daerahnya. Dengan penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama (NKB) di Istana Negara, 19 Maret 2015, semua 34 provinsi telah bersama-sama berkomitmen menyelesaikan persoalan-persoalan dalam pengelolaan pertambangan Minerba. (ans)

 

 

You might also like

Comments are closed.