Semen Indonesia Anggap Gugatan Walhi Cacat Hukum

Aksi unjuk rasa menentang pembangunan pabrik semen di depan gedung PTUN Semarang, Kamis (2/4). Foto: metrosemarang.com/sunu wibiakso
Aksi unjuk rasa menentang pembangunan pabrik semen di depan gedung PTUN Semarang, Kamis (2/4). Foto: metrosemarang.com/sunu wibiakso

SEMARANG – PT Semen Indonesia menganggap gugatan yang diajukan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) terkait izin pendirian pabrik cacat hukum. Menurut mereka, gugatan tersebut sudah kadaluarsa dan tidak disertai landasan hukum yang kuat.

Sidang yang digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Semarang, Kamis (2/4) tersebut, telah masuk tahap kesimpulan. Penggugat dan tergugat serta tergugat intervensi telah menyerahkan berkas kesimpulan mereka kepada majelis hakim yang diketuai Susilowati Siahaan.

Kuasa hukum Semen Indonesia, Handarbeni Imam Arioso mengungkapkan bahwa gugatan terkesan mengada-ada karena tidak mencerminkan adanya kepentingan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kerugian pihak penggugat.

“Dasar kami sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami juga telah mengikuti prosedur sesuai dengan Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Selain itu, area operasi kami tidak berada di dalam area Cekungan Air Tanah (CAT) Watu Putih,” katanya, seusai persidangan.

Dia menambahkan, pihaknya juga telah memetakan kawasan pertanian sejauh 50 meter persegi di sekeliling total area pabrik. “Jadi, kalau yang dikhawatirkan masyarakat bahwa kawasan pertanian akan hilang, itu tidak tepat,” imbuhnya.

Terkait penyusunan Amdal, Imam mengatakan bahwa dalam pembuatan dan pengurusannya tidak mengandung unsur kekeliruan atau pemalsuan dokumen. Selain itu, lanjutnya, dalam persidangan diperoleh fakta bahwa penerbitan surat izin lingkungan tidak melanggar azas partisipasi masyarakat.

“Dugaan saya berdasar pada seluruh alat bukti dan keterangan yang tidak cukup menunjang gugatan mereka. Justru, dari keterangan saksi fakta dan ahli membuktikan sendiri bahwa gugatan mereka telah kadaluarsa, mengada-ada dan hanya menggugat tanpa adanya wawasan yang memadahi secara hukum,” pungkasnya.

Selama persidangan ratusan orang dari kedua kubu menggelar aksi damai di depan pengadilan. Massa yang kontra menggelar unjuk rasa sementara mereka yang mendukung pembangunan pabrik memilih menggelar istighosah.

Walhi menggugat Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 660.1/17/2012 tentang Izin Lingkungan Kegiatan Penambangan oleh PT. Semen Indonesia di Rembang. (snu)

You might also like

Comments are closed.