Sistem Pajak Online Dinilai Njlimet, Hotel Minta Bantuan Pemkot

METROSEMARANG.COM – Program pembayaran pajak secara online di perhotelan oleh Pemerintah Kota Semarang mengalami kendala. Hingga saat ini belum ada satu pun hotel yang telah menerapkan sistem online dan masih memilih melakukan pembayaran pajak secara konvensional.

Pansus Perubahan Perda Pajak Hotel. Restoran dan Hiburan DPRD Kota Semarang saat meninjau sejumlah hotel untuk mendapat masukan, Senin (22/5). Pihak hotel masih belum sepakat pembayaran pajak secara online. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

Kabid Pajak Daerah Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Semarang, Agus Wuryanto mengatakan, banyak hotel yang beralasan untuk penerapan pembayaran pajak secara online harus menunggu izin dari manajemen pusat. Sebagai hotel cabang di daerah mereka beralasan tidak dapat memutuskan sendiri untuk pembayaran pajak secara online.

Selain harus izin dari pusat, mereka juga mengaku belum dapat melakukan penerapan pajak online karena terkendala dengan masalah akuntasi. Sistem akuntansi perhotelan mereka harus dilakukan sinkronisasi dengan alat dan sistem pajak online milik pemerintah yang hal itu dinilai tidak mudah.

Meski demikian, pihaknya tetap menargetkan tahun ini 50 hotel besar yang ada di Kota Semarang sudah menggunakan sistem online ini. Pihaknya sudah mengganti vendor yang mengoperasikan sistem online karena vendor sebelumnya dianggap kerjanya lambat.

”Paling tidak 50 hotel yang besar-besar dulu, ini tantangan kami. Kami akui penerapan sistem pajak online di hotel belum berhasil. Tapi kami bahkan sudah ganti perbankan sebagai vendor untuk menangkap peluang ini,” kata Agus Wuryanto, Rabu (23/5).

Ditambahkan, beda dengan hotel, untuk restoran sudah ada 78 dari 100 restoran yang sudah menerapkan pajak secara online. Sedangkan tempat hiburan juga sudah ada 34 dari 50 tempat hiburan yang sudah menerapkan pembayaran pajak secara online.

Sementara itu, Executive Assistant Manager Hotel Gumaya, Agik N Sukarno mengatakan, pihaknya meminta Pemkot Semarang menggratiskan biaya pemasangan alat untuk penerapan pajak secara online. Sebab biaya untuk pemasangan tersebut cukup mahal.

”Kami butuh integrasi sistem ke Jakarta dan Singapura. Padahal pemasangan alat agar sistem terintegrasi dengan di Jakarta dan Singapura ini cukup mahal. Karenanya kami berharap pemasangan alat digratiskan dari biaya apapun,” tegasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.