Soal Deposito Rp 22 M, Pemkot Dinilai Belum Serius Lakukan Pendampingan Hukum

Ari Purbono Foto: metrosemarang.com/ade lukmono
Ari Purbono
Foto: metrosemarang.com/ade lukmono

SEMARANG – Anggaran pendampingan hukum pada kasus-kasus Pemerintah Kota (Pemkot) Semarang dinilai masih terlalu sedikit. Dana yang hanya Rp 200 juta tersebut juga dirasa kurang ampuh untuk membentengi Pemkot dari masalah hukum.

“Pemkot belum serius dalam hal pendampingan hukum. Seharusnya bisa lebih besar. Dana itu bisa digunakan untuk membayar jasa advokat yang kelasnya sudah tidak diragukan,” kata anggota Komisi B DPRD Kota Semarang, Ari Purbono dalam rapat Pansus yang membahas pertanggungjawaban APBD Kota Semarang TA 2014, Jumat (26/6) silam.

Dia menyoroti kasus hilangnya Deposito Pemkot senilai Rp 22,7 miliar yang menguap tanpa kejelasan. Menurutnya, advokat yang handal juga mempengaruhi hasil yang diinginkan Pemkot. “Masa sekelas kasus Rp 22,7 miliar harus SP3? Seharusnya bisa selesai,” ungkapnya.

Dia menambahkan, dengan tidak selesainya kasus Rp 22,7 miliar dan SPBU Pandanaran, Pemkot tidak akan pernah bisa meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Ini menjadi momok untuk siapa saja yang akan menjabat di Dinas tersebut.

“Jika pemerintah tidak pernah meraih WTP, ini merupakan kabar buruk bagi pengelolaan keuangan,” pungkasnya. (ade)

You might also like

Comments are closed.