Soal Simbol Negara, Ganjar Tak Setuju Harus Berkoordinasi dengan Aparat

Baliho Hari Kebangkitan Nasional di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan. Foto: www.facebook.com/chandra.a.nugroho
Baliho Hari Kebangkitan Nasional di Kantor Gubernur Jateng, Jalan Pahlawan. Foto: www.facebook.com/chandra.a.nugroho

SEMARANG – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menolak imbauan penggunaan simbol negara harus berkoordinasi aparat. Menurut dia, penggunaan simbol negara cukup berpedoman pada undang-undang.

Penegasan tersebut disampaikan untuk menanggapi kontroversi baliho Pemprov dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) yang terpasang di Gubernuran.  Baliho tersebut dianggap sebagai bentuk pelecehan terhadap lambang negara.

“Tidak ada pelecehannya kok. Merah putih itu melambangkan indonesia yang ditarik sebagai bagian perekatan dan yang menarik itu Pancasila, jadi tidak pelecehan sama sekali,” katanya, menjelaskan filosofi baliho, Kamis (21/5).

Seperti diketahui, baliho Harkitnas di Kantor Gubernur Jateng menjadi kontroversi. Kodam IV Diponengoro dan Kodim 073 BS/Semarang menganggap gambar Garuda Pancasila menjadi resleting itu sebagai pelecehan lambang negara. Baliho yang dipasang mulai Selasa (19/5) malam itu sudah diturunkan pada Rabu (20/5) sore.

Meski tidak mengerti pada pendapat yang menyatakan baliho itu bentuk pelecehan lambang negara, Ganjar setuju baliho itu diturunkan. Sebab ia menghormati pendapat khalayak dan mencegah kontroversi meluas ke arah yang tidak substansial.

“Teman-teman (humas) bilang ‘pak itu ada yang minta diturunkan’, saya bilang ya, kalau memang (dianggap) lebih banyak mudharat-nya ya turunkan, tapi filosofinya tidak. Merah putih adalah indonesia, daripada tercabik-cabik maka direkatkan dengan resleting Pancasila,” tegasnya.

Ganjar kembali menegaskan bahwa menurutnya Garuda menjadi gantungan resleting, baik sebagai simbol maupun bentuk nyata tidak berarti melecehkan lambang negara. Ia balik bertanya, apakah salah ketika ada orang memakai jaket dengan gantungan resleting Garuda, kaos bergambar Garuda, dan gantungan kunci Garuda.

“Kalau besok saya pakai jaket, gantungan saya itu (Garuda) boleh ndak, kalau saya pakai kaos boleh nggak, kalau saya pakai gantungan kunci boleh nggak, melecehkan nggak?”

Terkait imbauan agar sebelum menggunakan simbol negara, Humas Pemprov Jateng berkoordinasi dengan aparat, Ganjar menolak.

“Saya tidak perlu berkoordinasi dengan aparat, untuk lambang negara saya baca undang-undang saja. Saya tidak tahu istilah pelecehan yang dimaksud bagaimana, tapi karena ada komplain ya sudah turunkan. Kalau soal Negara saya paling depan lah,” tegasnya. (byo)

Comments are closed.