Soal UMK 2018, Dewan Sepakat Usulan Buruh

METROSEMARANG.COM – DPRD Kota Semarang menyatakan mendukung Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2018 di Kota Semarang sebesar Rp 2,7 juta seperti diusulkan buruh. Dewan mengharapkan upah yang diterima buruh bisa menjadikan buruh hidup layak.

Aksi buruh mendesak dewan dukung UMK Rp 2,7 juta. Foto: metrosemarang.com/masrukhin abduh

”Prinsipnya dewan mendukung yang disampaikan oleh serikat pekerja/buruh. Hanya persoalan angkanya berapa itu adalah kewenangan dari Wali Kota dan Gubernur,” kata Wakil Ketua DPRD Kota Semarang, Wiwin Subiyono, usai menerima aliansi serikat pekerja/buruh yang melakukan aksi di DPRD Kota Semarang, Selasa (7/11).

Usai beraudiensi dengan perwakilan serikat pekerja, Wiwin mengharapkan UMK yang akan diputusan Gubernur dan Wali Kota memenuhi kesejahteraan para buruh. Meskipun memang tentunya harus melalui kajian, perhitungan inflasi, dan peraturan-peraturan lainnya.

Dia juga mengakui keberadaan PP 78/2015 yang selama ini digunakan dasar pemerintah menentukan UMK seperti ‘mengunci’ buruh. Karena hanya berdasarkan UMK tahun berjalan ditambah inflasi. Padahal menurutnya seharusnya juga berdasarkan survei harga di lapangan.

”Óh ini harga sekian, kebutuhan daging, kebutuhan pakaian dan sebagainya untuk seorang buruh berapa?” ujarnya.

Politisi Partai Demokrat ini juga setuju jika PP tersebut dicabut, kemudian penentuan UMK menggunakan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Tapi sayangnya pencabutan PP kewenangan dari pemerintah pusat, sehingga dirinya hanya bisa menyuarakan.

”Saya kira upah tinggi di Kota Semarang juga tidak akan menurunkan investasi di kota ini. Karena di kota-kota besar lainnya nilai UMK sudah lebih tinggi dari Kota Semarang,” tandasnya. (duh)

You might also like

Comments are closed.